Joe Biden akan Hapus Kuba dari Daftar Teroris Menjelang Pelantikan Donald Trump

TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Joe Biden bermaksud meringankan sanksi terhadap Kuba, hanya beberapa hari menjelang pelantikan Donald Trump.

Presiden Joe Biden menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme AS, sebagai bagian dari perjanjian yang lebih luas yang mencakup pembebasan beberapa tahanan di pulau itu, Gedung Putih mengumumkan pada hari Selasa.

Keputusan tersebut diperkirakan akan dibatalkan setelah Donald Trump dari Partai Republik kembali menjabat minggu depan. Trump mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme pada hari-hari terakhir masa jabatan pertamanya pada tahun 2021.

"Penilaian telah selesai dilakukan, dan kami tidak memiliki informasi yang mendukung penunjukan Kuba sebagai negara sponsor terorisme," seorang pejabat senior pemerintah menyatakan dalam jumpa pers.

Pejabat itu mengindikasikan bahwa pembebasan itu akan terjadi dalam waktu yang relatif singkat" dan melibatkan sejumlah besar individu.

Pejabat tersebut juga mencatat bahwa Gereja Katolik di Vatikan "secara signifikan memajukan" sebuah perjanjian dengan Kuba untuk mengamankan pembebasan kemanusiaan bagi "tahanan politik di Kuba dan mereka yang telah ditahan secara tidak adil."

Dalam pernyataan terpisah, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa Biden akan mencabut ketentuan Undang-Undang Libertad, yang menjadi dasar embargo AS terhadap Kuba . Pengabaian ini akan mencegah warga negara AS mengajukan gugatan hukum di pengadilan Amerika atas klaim atas properti yang disita di Kuba yang mungkin "diperdagangkan".

Selain itu, Biden mencabut kebijakan era Trump yang dikenal sebagai "Memorandum Presiden Keamanan Nasional 5," yang secara efektif mencabut pembatasan transaksi keuangan dengan entitas Kuba tertentu.

Kuba akan membebaskan 553 tahanan 

Tak lama setelah itu, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez mengatakan Washington telah mengambil langkah ke "arah yang benar" dengan mengumumkan akan menghapus Kuba dari daftar negara sponsor terorisme.

"Amerika Serikat mengambil langkah ke arah yang benar, tetapi blokade masih tetap ada," kata Rodriguez.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan bahwa Presiden Miguel Diaz-Canel telah mengumumkan keputusan "untuk memberikan kebebasan kepada 553 orang yang telah diadili atas berbagai kejahatan."

Selama lebih dari enam dekade, Kuba telah menjadi sasaran sanksi AS , yang oleh pemerintah Kuba dikaitkan dengan krisis ekonomi yang parah, termasuk kekurangan bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan listrik.