India: Pembunuhan Reporter Lokal Ancam Kebebasan Pers
Ancaman pembunuhan menyusutkan ruang bagi jurnalisme independen di India. Pengekangan terutama dikeluhkan di zona konflik dan kota-kota…
Tahun lalu, Menteri Informasi dan Penyiaran India, Ashwini Vaishnaw, mengatakan upaya untuk menilai kebebasan pers "menggunakan jumlah sampel yang sangat kecil dan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang India dan demokrasinya yang meriah."
Berbicara kepada anggota parlemen pada bulan Juli, dia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menjamin kebebasan berbicara, dan memuji pers India "kuat dan berkembang."
Sementara itu, wartawan yang bekerja di luar kota besar mengeluh, tidak terlindungi ketika melaporkan dugaan kejahatan penguasa lokal.
Mercier RSF mengatakan, wartawan menghadapi pembalasan dalam "bentuk serangan langsung, investigasi pajak, proses hukum atau ancaman penahanan di bawah undang-undang anti-teroris."
"Undang-undang anti-terorisme disalahgunakan untuk memenjara jurnalis, terutama di Kashmir," katanya, menyebut wilayah pegunungan yang diperebutkan dengan Pakistan.
Dia juga menyoroti maraknya perundungan digital yang menargetkan jurnalis di media sosial. Serangan biasanya ditujukan untuk mendiskreditkan wartawan yang bersangkutan sebagai "pengkhianat" atau "anti-nasional" untuk mendelegitimasi pekerjaan mereka.
"Ketika Gauri Lankesh ditembak mati di siang hari bolong beberapa tahun yang lalu, muncul ungkapan perayaan di Twitter oleh seorang pengguna yang diikuti oleh Perdana Menteri Narendra Modi," katanya. "Ini hanya menunjukkan betapa rentannya jurnalis di negara ini."
Kebimbangan hukum
Ruben Banerjee, sekretaris jenderal Asosiasi Editor India, mengatakan meningkatnya intolansi secara langsung berkorelasi dengan situasi kebebasan pers yang memburuk.
"Hukum telah dipersenjatai dan dikerahkan untuk membungkam dan menghukum siapa pun yang berbeda dengan garis resmi," kata editor veteran.
Chhattisgarh, negara bagian tempat Chandrakar dibunuh, sempat mencoba meloloskan UU untuk melindungi jurnalis. Tapi legislasinya terhambat oleh minimnya dukungan politik. Di tingkat nasional, pemerintah India menunda secara signifikan penegakkan Undang-undang Perlindungan Pelapor atau Whistleblower.
Selain itu, sistem pengadilan India membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memutuskan vonis. Seringkali, terdakwa diizinkan bebas dengan uang jaminan, akibat proses hukum yang berkepanjangan.
Bertahun setelah pembunuhan terhadap Gauri Lankesh, sebanyak 17 dari 18 terdakwa masih bebas dengan jaminan, sementara satu orang masih buron.
'Tingkat sensor tertinggi'
"Kematian Mukesh adalah langkah kedua, sebelum paku terakhir ditancapkan di atas peti mati bagi kami. Kami tinggal bersama keluarga kami di Bastar. Kami tidak memiliki perlindungan," kata temannya dan sesama jurnalis Shivhare. "Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit untuk lanjut melaporkan masalah sensitif."
Komite Perlindungan Jurnalis, CPJ, mengatakan mayoritas dari 60 wartawan India yang kehilangan nyawa sejak tahun 1992 adalah wartawan lokal di kota-kota kecil.
"Tanpa dakwaan yang cepat, kasus ini mengirim pesan bahwa pembunuhan terhadap jurnalis bisa ditoleransi," kata direktur Asia di CPJ, Beh Lih Yi.
"Membunuh jurnalis adalah bentuk tertinggi dari sensor," katanya.
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

Baca tanpa iklan