Benarkah AS Habiskan Rp812 Miliar untuk Sediakan Kondom di Gaza?

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) tengah disorot karena Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengklaim AS mengirimkan dana $50 juta atau Rp812 miliar demi penyediaan kondom di Jalur Gaza.

Klaim itu disampaikan Leavitt saat konferensi, Selasa (28/1/2025). Awalnya, dia menyebut AS memangkas hampir semua bantuan untuk negara lain, kecuali Israel dan Mesir.

Menurut Leavitt, Kementerian Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dikepalai oleh Elon Musk menemukan data tentang alat kontrasepsi.

"Bahwa ada sekitar $50 juta uang pajak yang dikeluarkan untuk mendanai kondom di Gaza," katanya.

"Tidak masuk akal, ini membuang-buang uang para pembayar pajak," kata dia.

Pernyataan Leavitt itu dibantah oleh Matthew Miller, mantan juru bicara Kementerian Luar negeri, melalui media sosial X.

"Gedung Putih tak bisa membaca tabel sederhana tentang pengeluaran atau Gedung Putih sedang berbohong," ujar Miller.

Media AS meragukannya

Media-media AS meragukan kebenaran klaim Leavitt tentang dana penyediaan kondom di Gaza.

Kantor berita Associated Press menyebut tidak ada bukti nyata yang mendukung pernyataan itu.

"Klaim: Pemerintah Trump menghentikan penyaluran dana $50 juta ke Gaza guna membeli kondom untuk Hamas," kata media itu.

"Faktanya: Sepertinya Trump dan juru bicaranya merujuk kepada dana hibah sebesar $102,2 yang diberikan USAID kepada kelompok yang disebut Korps Kesehatan Internasional untuk menyediakan layanan kesehatan dan penanganan trauma di Gaza."

Baca juga: Trump Akan Deportasi WNA Pro-Palestina dan Pro-Hamas yang Kritik Serangan Israel di Gaza

Sementara itu, Kemenlu AS pada Rabu, menyebut penyaluran dana hibah itu merupakan contoh "pendanaan yang mengerikan" dan tidak sesuai kepentingan AS.

Adapun sehari sebelumnya juru bicara Kemenlu AS, Tammy Bruce, mengatakan pihaknya telah mencegah keluarnya "dana $102 juta untuk pendanaan yang tidak dibenarkan kepada seorang kontraktor di Gaza, termasuk uang untuk kontrasepsi."

Menurut media itu, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk mendanai rumah sakit darurat, pusat penanganan trauma, dan tenaga kesehatan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

"Ini termasuk air, sanitasi, layanan kebersihan, layanan sebelum bersalin dan setelah bersalin."