Trump Bakal Batalkan Visa Studi Mahasiswa Asing di AS yang Kedapatan Ikut Demo Pro-Palestina
Trump mengaku kebijakan ini dikeluarkan untuk menindak ancaman teroris, pembakaran, vandalisme, dan kekerasan terhadap orang Yahudi Amerika.
Penulis: Bobby W
Editor: Tiara Shelavie

TRIBUNNEWS.COM - Administrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menerbitkan kebijakan kontroversial pada hari Rabu (29/1/2025) waktu setempat.
Hal ini terjadi setelah Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memerangi antisemitisme dengan mendeportasi mahasiswa asing serta individu lainnya yang terlibat dalam aksi unjuk rasa atau demo pro-Palestina.
Dikutip dari Reuters, perintah eksekutif dari Trump tersebut bersifat "disegerakan" oleh Departemen Kehakiman AS.
Di dalam keterangannya, Trump mengaku kebijakan ini dikeluarkan untuk menindak ancaman teroris, pembakaran, vandalisme, dan kekerasan terhadap orang Yahudi Amerika.
Selain itu, kebijakan ini juga digunakan untuk mengerahkan seluruh sumber daya federal AS guna memerangi apa yang disebutnya sebagai "ledakan antisemitisme di kampus dan jalan-jalan" pasca serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel oleh kelompok Hamas.
"Untuk semua warga asing yang bergabung dalam protes pro-jihadis, kami beri peringatan: pada 2025, kami akan menemui kalian, dan kami akan mendeportasi kalian," kata Trump dalam rilis yang dibagikannya tersebut.
"Saya juga akan segera membatalkan visa mahasiswa untuk semua simpatisan Hamas di kampus-kampus, yang telah terinfeksi radikalisasi seperti tidak pernah sebelumnya," tambah sang presiden, mengulang janji kampanyenya di tahun 2024 lalu.
Di dalam kebijakan tersebut, Trump juga meminta inventarisasi dan analisis terhadap semua kasus unjuk rasa Pro-Palestina yang melibatkan sekolah K-12, perguruan tinggi dan universitas, serta dugaan pelanggaran hak sipil lainnya yang terkait dengan protes di kampus.
Adapun dengan kebijakan tersebut, Trump memerintahkan tindakan untuk mengeluarkan staf atau mahasiswa asing yang terlibat.
Kebijakan terbaru Trump ini menuai kritik keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan para ahli hukum di AS.
Carrie DeCell, pengacara senior di Knight First Amendment Institute di Universitas Columbia, mengatakan bahwa kebijakan baru Trump ini melanggar hak kebebasan berbicara yang dijamin konstitusi dan kemungkinan akan memicu tantangan hukum.
Baca juga: Pesawat American Airlines Tabrak Heli Militer Black Hawk, Trump Beri Respons
"Amandemen Pertama melindungi semua orang di Amerika Serikat, termasuk warga asing yang belajar di universitas-universitas Amerika," kata Carrie.
"Selain itu, mendeportasi warga asing berdasarkan pidato politik mereka adalah tindakan yang tidak konstitusional." sambungnya.
Kecaman juga disampaikan Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), sebuah kelompok advokasi Muslim besar di AS.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.