Nikorndej Balankura, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan pada Januari 2025 bahwa memerangi kejahatan lintas batas adalah "prioritas nasional."

Semenyara, Myanmar juga memasuki tahun kelima perang saudara, sehingga menciptakan kekosongan keamanan. Cina memiliki investasi besar di Myanmar dan telah mencoba untuk mengintervensi dan memediasi gencatan senjata, hingga mendukung junta dan pemberontak, tapi tidak berhasil.

"Bagi Cina, ini adalah tentang memastikan bahwa Thailand masih menjadi bagian dari papan catur geo-strategis, Belt and Road Initiative. Saya pikir Cina memiliki masalah besar dengan Myanmar, jadi jauh lebih penting sekarang untuk membuat Thailand tetap bergabung," katanya kepada DW.

Bangun hubungan dagang yang lebih erat

Memperkuat hubungan ekonomi juga diperkirakan menjadi agenda utama dalam pertemuan itu, terkait adanya tarif yang dikenakan Presiden Donald Trump terhadap Cina.

Mark S. Cogan, profesor studi perdamaian dan konflik di Kansai Gaidai University di Osaka, Jepang, mengatakan kepada DW bahwa Paetongtarn akan mencoba untuk menghindari topik pelik tentang tarif Trump atas barang-barang Cina.

Menurut laporan South China Morning post pada bulan Januari 2025, para pejabat di Thailand dan Malaysia mengindikasikan bahwa mereka akan mencegah bisnis-bisnis Cina yang mencoba menghindari tarif AS dengan mengirimkan barang melalui negara mereka.

"Ekonomi adalah masalah penting bagi keduanya karena saya memperkirakan keduanya akan segera merasakan hambatan ekonomi dari pendekatan transaksional Trump terhadap perdagangan," kata Cogan.

"Perdagangan antara Cina dan Thailand tidak pernah lebih besar dan dengan tidak adanya alternatif, berita bahwa Thailand dan Malaysia berencana untuk mendukung perang dagang Trump dengan Cina merupakan hal yang kontroversial. Dalam tatap muka dengan Xi, ini bukanlah sesuatu yang saya perkirakan akan membuat Paetongtarn merasa nyaman," pungkasnya.

Tulisan ini diadaptasi dari artikel berbahasa Inggris.