Hamas bersedia menyerahkan pemerintahan sipil

Pejabat Israel mengklaim bahwa Hamas telah menyatakan kesediaannya untuk melepaskan pemerintahan sipil dan upaya rekonstruksi di Gaza, dengan mengalihkan tanggung jawab ini ke entitas alternatif seperti Otoritas Palestina atau pemerintahan independen. 

Namun, menurut Walla!, gerakan Perlawanan tidak bersedia menyerahkan kekuatan militer atau persenjataannya.

Pada saat yang sama, pejabat Israel percaya bahwa peluang para pemimpin Hamas di Gaza untuk setuju pergi sangat rendah, yang dapat membahayakan kesepakatan dan menyebabkan perang berkepanjangan.

Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan pendudukan Israel—yang tahap pertamanya mulai berlaku pada 19 Januari—negosiasi tidak langsung untuk tahap berikutnya akan dimulai Senin.

Meskipun pembicaraan tidak dimulai pada hari Senin, Hamas menyatakan kesiapannya untuk memulai negosiasi pada fase kedua gencatan senjata yang sedang berlangsung di Gaza.

"Hamas telah memberitahu para mediator, selama komunikasi dan pertemuan yang sedang berlangsung dengan para mediator Mesir minggu lalu di Kairo, bahwa kami siap untuk memulai negosiasi tahap kedua," kata seorang pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitivitas pembicaraan tersebut .

Pejabat tersebut meminta para mediator untuk "memastikan bahwa pendudukan mematuhi perjanjian dan tidak menunda-nunda." 

Seorang pejabat Hamas lainnya menambahkan bahwa kelompok tersebut "menunggu para mediator untuk memulai putaran diskusi berikutnya".

SUMBER: AL MAYADEEN