Hemat 50 Juta Dolar, Trump PHK Ribuan Pegawai Pemerintah AS Demi Efisiensi Anggaran
Hemat 50 juta dolar, Trump pilih PHK ribuan pegawai pemerintah demi sukseskan efisiensi anggaran, pegawai dalam masa percobaan kena imbas.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Donald Trump mulai memecat ribuan pegawai di berbagai lembaga pada Kamis (13/2/2025) demi efisiensi anggaran negara.
Berdasarkan laporan Reuters, surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dikirimkan dalam 48 jam terakhir kepada sejumlah pegawai di berbagai lembaga pemerintahan.
Sebagian besar dari mereka adalah pegawai yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation).
Mereka bekerja di berbagai lembaga, termasuk Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.
Data pemerintah AS menunjukkan bahwa sekitar 280.000 pekerja sipil pemerintah memiliki masa kerja kurang dari dua tahun, dengan sebagian besar di antaranya berada dalam masa percobaan.
Status ini membuat mereka lebih mudah diberhentikan.
Departemen Urusan Veteran, yang bertanggung jawab untuk perawatan kesehatan bagi veteran, mengumumkan pemberhentian lebih dari 1.000 karyawan yang masih dalam masa percobaan.
Selain itu, Dinas Kehutanan AS berencana memecat lebih dari 3.000 pekerja.
Pemerintah juga memperkirakan bahwa pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya di berbagai departemen.
Departemen Urusan Veteran, misalnya, mengatakan pemecatan ini dapat menghemat lebih dari USD 98 juta (sekitar Rp 1,5 triliun) per tahun.
Biro Perlindungan Keuangan Konsumen diperkirakan akan mengalami pemecatan lebih banyak dari yang sebelumnya diperkirakan.
Baca juga: Enggan Turuti Trump, Zelensky Tolak Tandatangani Kesepakatan terkait Mineral Tanah Langkah Ukraina
Sumber di lembaga tersebut mengungkapkan bahwa pemberitahuan pemecatan telah dikirimkan kepada puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu yang kontraknya akan segera berakhir.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran ini, Trump juga menandatangani perintah eksekutif pada Januari lalu untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan menunjuk Elon Musk sebagai pemimpin lembaga tersebut.
Musk dan DOGE diberi tugas untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal.
Musk dilaporkan telah mengirimkan anggota DOGE ke setidaknya 16 lembaga pemerintah untuk melaksanakan efisiensi anggaran.