TRIBUNNEWS.COM - Hizbullah, gerakan perlawanan yang berbasis di Lebanon, baru-baru ini menegaskan posisi mereka terhadap pengaruh asing, khususnya dari Amerika Serikat dan Israel.

Dalam konteks ini, Iran disebut sebagai negara sahabat yang berkomitmen untuk mendukung Lebanon.

Penegasan ini muncul di tengah kekhawatiran atas tekanan yang dihadapi Lebanon dari kekuatan luar.

Mahmoud Qamati, Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah, dalam pernyataannya di ibu kota Lebanon pada 15 Februari 2025, menyatakan bahwa "Iran adalah negara yang bersahabat."

Qamati menjelaskan bahwa hubungan antara Iran dan Lebanon bersifat historis dan strategis, menekankan bahwa Iran telah memberikan dukungan kepada Lebanon tanpa syarat.

Hizbullah juga mengekspresikan ketidakpuasan atas larangan yang dikenakan oleh pemerintah Lebanon terhadap penerbangan Iran.

Menurut Qamati, larangan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Lebanon dan menunjukkan bahwa negara tersebut berada di bawah kontrol Amerika.

Qamati menekankan, "Kami tidak menerima tanah air kami dikendalikan oleh Amerika dan Israel," sebagai kritik terhadap ketundukan pemerintah Lebanon terhadap tekanan eksternal.

Protes melawan dominasi AS dan Israel juga terlihat, meskipun demonstrasi tersebut sering kali dihadang oleh pasukan keamanan Lebanon.

Dalam perkembangan terbaru, pejabat Iran mengecam keputusan pemerintah Lebanon yang membatasi penerbangan Iran.

Iran menegaskan posisinya sebagai sekutu yang dapat diandalkan bagi Lebanon, dengan menawarkan bantuan di berbagai sektor seperti energi dan rekonstruksi, tanpa melanggar kemerdekaan Lebanon.

Baca juga: 5 Bukit Lokasi Pasukan Israel di Lebanon Selatan, Cegat Hizbullah Jika Perang Kembali Pecah di Gaza

Gencatan Senjata Israel-Lebanon

Sementara itu, meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah disepakati sejak November 2024, pelanggaran terhadap perjanjian tersebut masih sering terjadi.

Serangan terbaru dilakukan oleh kendaraan udara nirawak Israel di daerah Aqaba, selatan Lebanon, pada 15 Februari 2025.

Meskipun tidak ada korban, serangan ini menunjukkan ketegangan yang terus berlanjut.

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri, mengungkapkan bahwa meskipun Israel berencana menarik pasukannya dari Lebanon pada tanggal 18 Februari 2025, rencana itu masih menyisakan lima lokasi yang akan tetap dijaga.

Pemerintah Lebanon menolak permintaan tersebut, memperlihatkan ketidakpuasan terhadap dominasi asing yang terus mengganggu stabilitas negara.

Hizbullah menyerukan agar pemerintah Lebanon bertanggung jawab untuk memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah selatan Lebanon.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).