TRIBUNNEWS.COM - Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merespons surat yang dikirim oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Surat itu berisi ancaman akan menggunakan kekuatan militer jika Iran menolak melakukan perundingan tentang program nuklirnya.

Khamenei menganggap surat tersebut sebagai bentuk perundungan atau penindasan.

Dalam pertemuan dengan pejabat Iran, Khamenei mengatakan, "Beberapa negara suka menindas—saya tidak tahu istilah yang lebih tepat selain perundungan—mereka terus memaksa untuk bernegosiasi."

Trump mengungkapkan, ia mengirim surat kepada Khamenei untuk meminta perundingan baru mengenai kesepakatan nuklir.

Trump memperingatkan, jika Iran menolak, maka opsi militer bisa menjadi pilihan.

Namun, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan, Iran belum menerima surat tersebut hingga Sabtu (8/3/2025), meskipun mereka sudah mendengar tentang hal itu, AFP melaporkan.

"Kami belum menerima apa pun," ujarnya dalam wawancara dengan televisi pemerintah.

Khamenei menuduh negara-negara yang menindas sengaja menetapkan persyaratan baru yang sulit dipenuhi oleh Iran.

"Mereka menetapkan harapan baru yang pasti tidak akan bisa dipenuhi oleh Iran," ujarnya, meskipun tidak langsung menyebut AS.

Araghchi menambahkan Iran tidak akan bernegosiasi di bawah "tekanan maksimum", yang mengacu pada kebijakan Trump yang memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran setelah menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2018.

Baca juga: Cekik Iran Secara Ekonomi, Donald Trump Cabut Keringanan Sanksi AS atas Impor Energi Irak dari Iran

Beberapa bulan terakhir, Iran telah terlibat dalam pembicaraan dengan tiga negara Eropa—Inggris, Prancis, dan Jerman—untuk menyelesaikan masalah nuklirnya.

Namun, pada Sabtu (9/3/2025), Khamenei mengkritik ketiga negara ini dan mempertanyakan apakah mereka sudah memenuhi komitmen mereka dalam perjanjian nuklir (JCPOA).

Khamenei menegaskan bahwa Iran mematuhi perjanjian tersebut selama setahun setelah Trump keluar, namun akhirnya Iran terpaksa mengurangi komitmennya setelah AS memberlakukan sanksi.