Diperintah Putin, Rusia Terpaksa Tembak Jatuh 7 Drone-nya Sendiri yang Akan Serang Ukraina

TRIBUNNEWS.COM – Militer Rusia dilaporkan terpaksa menembak jatuh drone atau pesawat nirawak milik mereka sendiri demi menjalankan perintah Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sebelumnya, Putin sudah memerintahkan agar serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina dihentikan.

Perintah itu dikeluarkan setelah Putin berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Selasa lalu.

Dalam percakapan lewat telepon itu, Putin menerima usul Trump, yakni baik Rusia maupun Ukraina harus berhenti menyerang infrastruktur energi selama 30 hari.

Menurut Russia Today, Kantor Kepresidenan Rusia melaporkan Putin langsung memerintahkan militernya untuk berhenti menyerang.

Kementerian Pertahanan Rusia sehari kemudian mengonfirmasi bahwa serangan terhadap infrastruktur energi ditangguhkan.

Ketika perintah Putin disampaikan, ada tujuh drone penyerang milik Rusia yang sedang dikerahkan untuk menargetkan infrastruktur energi Ukraina di wilayah Nikolaev.

Oleh karena itu, militer Rusia terpaksa menembak jatuh drone itu dengan sistem pertahanan udara dan jet tempur.

Namun, menurut kementerian itu, Ukraina justru melancarkan serangan dengan tiga drone di infrastruktur energi Rusia di Desa Kavkazskaya, Krasnodar, setelah pembicaraan Putin dengan Trump.

Serangan itu merusak tempat penyimpanan minyak dan menimbulkan kebakaran.

Fasilitas di Kavkazskava itu digunakan untuk mengirimkan minyak mentah ke pipa yang dioperasikan ileh Caspian Pipeline Consortium.

Baca juga: Rusia-Ukraina Tukar 350 Tawanan Perang, Zelensky Terima Kasih kepada Uni Emirat Arab

Menurut Rusia, serangan itu adalah provokasi dari Ukraina yang bertujuan untuk mengganggu inisiatif perdamaian dari Trump.

AS dan Rusia akan bertemu lagi

Para pejabat AS dan Rusia dijadwalkan bertemu kembali di Arab Saudi pada hari Minggu, (30/3/2025).

Kedua belah pihak akan meneruskan perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina.

Nantinya delegasi AS akan dipimpin oleh Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.