Mahkamah Agung Israel Cegah Pemecatan Kepala Shin Bet

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Agung Israel mengeluarkan perintah untuk mencegah pemecatan Kepala Dinas Keamanan Israel, Ronen Bar oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemecatan Bar sebelumnya disetujui oleh kabinet pada Kamis (20/3/2025) malam, sebagai konsekuensi atas kegagalan intelijen dalam mengantisipasi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Dalam surat yang dikirim Netanyahu kepada anggota kabinet sebelum pemungutan suara, ia mengklaim bahwa "hilangnya kepercayaan profesional dan pribadi" antara dirinya dan Bar telah semakin memburuk sejak perang dimulai.

Pada Jumat (21/3/2025), Mahkamah Agung membekukan pemecatan tersebut hingga sidang lebih lanjut dapat diadakan paling lambat 8 April, sebagaimana dilaporkan oleh media Israel.

Bar diangkat sebagai Kepala Shin Bet pada Oktober 2021 dengan masa jabatan lima tahun.

Jika pemecatan ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Israel seorang Kepala Shin Bet diberhentikan oleh pemerintah sebelum masa jabatannya berakhir.

Keputusan Netanyahu menuai protes luas dan semakin memanaskan demonstrasi antipemerintah di Yerusalem.

Ribuan warga Israel turun ke jalan, tidak hanya menentang pemecatan Bar tetapi juga mengecam kebijakan perang Netanyahu terhadap Gaza.

Sementara itu, Bar menilai pemecatan dirinya bermotif politik.

Ia tidak menghadiri pemungutan suara kabinet.

Tetapi Bar mengirim surat yang menyebut bahwa keputusan tersebut "tercemar oleh konflik kepentingan" karena Shin Bet sedang menyelidiki kantor perdana menteri atas dugaan keterlibatan Qatar dalam pengambilan keputusan Israel.

Baca juga: Pertama Kali dalam Sejarah, Israel Pecat Kepala Shin Bet, Hamas: Bukti Manipulasi Netanyahu

Jaksa Agung dan Oposisi Ikut Bereaksi

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, yang juga menghadapi ancaman pemecatan dari Netanyahu, berpendapat bahwa Bar tidak bisa diberhentikan sampai legalitas tindakan tersebut dievaluasi.

Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel, sebuah LSM yang mengadvokasi transparansi dan tata kelola yang baik, telah mengajukan banding terhadap keputusan Netanyahu.

Mereka menyebut pemecatan Bar sebagai "keputusan ilegal yang membahayakan keamanan nasional."

Sementara itu, partai oposisi Yesh Atid, yang dipimpin oleh Yair Lapid, mengecam pemecatan tersebut sebagai "keputusan yang diambil dengan adanya konflik kepentingan yang nyata."

Eskalasi Perang dan Krisis di Gaza