TRIBUNNEWS.COM - Protes besar terjadi di Gaza, Palestina.

Warga menentang kelompok milisi Hamas dan menuntut diakhirinya perang dengan Israel.

Hamas menanggapi demonstrasi tersebut dengan menyebut para demonstran sebagai "agen" pendudukan, sebuah istilah dalam bahasa Arab yang sering dikaitkan dengan pengkhianat.

Dalam pernyataan di saluran Telegram sayap bersenjatanya, Brigade Al-Qassam, Hamas menuduh bahwa protes tersebut diprovokasi oleh Otoritas Palestina di Ramallah.

Dikutip dari Newsweek, Hamas menyebut Unit Media Keamanan dalam Dinas Intelijen Palestina sebagai dalang di balik kampanye hasutan terhadap perlawanan Palestina.

Demonstrasi yang terjadi pada Selasa (25/3/2025) di Gaza utara memperlihatkan warga meneriakkan slogan anti-Hamas, seperti "Hamas keluar", serta membawa spanduk yang menyerukan penghentian perang dan perdamaian.

Warga Gaza yang awalnya mendukung Hamas kini semakin kecewa, terutama akibat krisis kemanusiaan yang kian memburuk.

Juru bicara Partai Fatah yang menguasai Otoritas Palestina, Munther Hayek, meminta Hamas untuk menyerahkan pemerintahan Gaza kepada Otoritas Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang diakui secara global.

Menurutnya, kehadiran Hamas justru merugikan perjuangan Palestina.

Sementara Hamas menghadapi protes di Gaza, Netanyahu juga mendapat tekanan dari dalam negeri.

Ribuan warga Israel turun ke jalan di dekat parlemen, Knesset, menentang kebijakan pemerintah, termasuk pemecatan kepala Badan Keamanan Dalam Negeri, Ronen Bar.

Demonstrasi ini, seperti dilaporkan oleh Al Jazeera, dipimpin oleh kelompok oposisi yang menuduh Netanyahu berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.

Baca juga: Klaim Israel Dibantah Kemenlu RI, Tak Ada Kesepakatan dengan Israel untuk Pemindahan 100 Warga Gaza

Pemimpin oposisi Yair Lapid bahkan menyerukan "pemberontakan" jika Netanyahu tidak mematuhi keputusan Mahkamah Agung Israel yang membekukan pemecatan Ronen Bar.

Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi kritik terkait reformasi peradilan yang dituduh memperlemah sistem demokrasi Israel.