Netanyahu Dukung Pemecatan Pilot yang Teken Petisi Tolak Perang Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam aksi yang dilakukan oleh 1.000 pilot atau prajurit cadangan Angkatan Udara Israel yang menandatangani surat penolakan perang di Gaza.

Menurut Netanyahu, aksi tersebut justru membuat Israel semakin melemah.

"Ini adalah kelompok ekstremis dan marginal yang kembali mencoba menghancurkan masyarakat Israel dari dalam," katana dalam sebuah pernyataan yang diunggah di X pada Kamis (10/4/2025), dikutip dari Al-Jazeera.

Oleh karena itu, ia mendukung rencana Panglima angkatan udara Mayor Jenderal Tomer Bar dan kepala staf angkatan darat Eyal Zamir untuk memecat 1.000 pilot tersebut.

"Perdana menteri mendukung keputusan menteri pertahanan dan kepala staf militer Israel untuk memecat mereka yang menandatangani surat tersebut," katanya.

Sebelumnya, hampir 1.00 pensiunan dan prajurit caangan angkatan udara saar ini menandatangani surat tersebut pada Rabu (9/4/2025).

Sekitar 10 persen dari mereka yang menandatangani adalah anggota aktif militer Israel, menurut Ynet.

Dalam dokumen tersebut, mereka menuntut diakhirinya perang.

Menurut mereka, pemboman Gaza hanya membahayakan tawanan Israel.

“Seperti yang telah terbukti di masa lalu, hanya kesepakatan (gencatan senjata) yang dapat membawa kembali para sandera dengan aman, sementara tekanan militer terutama mengarah pada pembunuhan para sandera dan membahayakan prajurit kita,” kata para prajurit.

Tidak hanya itu, mereka juga mengaggap peperangan ini hanya sebagai kepentingan pribadi.

“Saat ini, perang terutama melayani kepentingan politik dan pribadi, bukan kepentingan keamanan,” tambahnya.

Baca juga: Angkatan Udara Israel Akan Pecat Pilot yang Teken Petisi Perang Gaza, Tugas di IDF Tak Dilanjutkan

Menurut media Israel, surat itu bukan merupakan penolakan bertugas.

Namun dokumen tersebut mendesak pejabat Israel untuk memprioritaskan pembebasan tawanan daripada melakukan perang yang mematikan.

Media Hareetz mengatakan bahwa Mayjen Bar berusaha mencegah penerbitan dokumen itu dan sudah mengancam pemecatan bagi mereka yang menandatanganinya, dikutip dari The New Arab.