Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA bakal diterapkan lagi - 'Siswa jadi kelinci percobaan'

Rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menerapkan kembali sistem penjurusan di tingkat sekolah menengah atas pada tahun ajaran 2025/2026 menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki peta jalan pendidikan, menurut sejumlah pakar.

Penerapan sistem yang dihapus pada era menteri pendidikan sebelumnya itu dituding tak disertai riset dan pertimbangan yang matang.

Dalam diskusi dengan pers di kantornya, Abdul Mu'ti membuat klaim rencana perubahan sistem itu tak didasari masalah personalnya dengan Menteri Pendidikan terdahulu, Nadiem Makarim.

Menurut Abdul, sistem ini berkaitan dengan aspek keberlanjutan di setiap jenjang pendidikan, yang berpengaruh pada masa depan murid.

Namun harus ada peningkatan kualitas guru serta sarana-prasarana sekolah, jika pemerintah "serius" hendak memberlakukan lagi sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa, kata Ketua Umum Federasi Serikat Guru Indonesia, Fahmi Hatib.

"Jangan seperti dulu, hanya IPA yang punya laboratorium belajar, sedangkan IPS dan Bahasa tidak didukung," ujarnya.

"Selain itu dikotomi antara IPA dan IPS harus dihilangkan, jangan sampai ada anggapan anak-anak IPA lebih hebat, sementara anak-anak IPS bodoh," kata Fahmi, via telepon.

Seorang siswa kelas X di sebuah SMA di Jakarta, Ryu, berharap setiap jurusan mendapatkan fasilitas pembelajaran yang setara.

Menurut Ryu, pemberlakuan sistem penjurusan semestinya juga diikuti pengurangan pelajaran yang terdapat dalam kurikulum merdeka. Alasannya, kata dia, agar pelajar dapat berkonsentrasi pada pelajaran yang mereka minati.

Apa alasan Mendikdasmen menerapkan lagi penjurusan di SMA?

Nadiem Makarim menghapus sistem penjurusan di jenjang SMA dan menggantinya dengan Kurikulum Merdeka pada tahun 2021.

Kala itu, Nadiem menyebut terdapat pelabelan kuat di masyarakat, termasuk orang tua murid, bahwa jurusan IPA lebih unggul ketimbang IPS dan Bahasa.

Menurut Nadiem, selama ini para orang tua cenderung memaksa anak memilih jurusan IPA, tanpa mempertimbangkan minat, bakat, dan rencana karier sang anak.

Pada tahun itu, kebijakan Nadiem juga disambut pro-kontra. Penghapusan sistem penjurusan dianggap sebagai kecenderungan "gonta-ganti kebijakan tanpa peningkatan mutu guru dan sarana-prasarana.

Penerapan sistem penjurusan di SMA bakal segera dilakukan melalui peraturan menteri, kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.