TRIBUNNEWS.COM, MONGOLIA - Perdana Menteri (PM) Mongolia Luvsannamsrain Oyun-Erdene mengundurkan diri dari jabatannya setelah didemo berminggu-minggu oleh rakyatnya terkait kasus korupsi.

Oyun-Erdene mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (3/6/2025) setelah Parlemen gagal mendukungnya dalam mosi tidak percaya sehari sebelumnya.

Kekecewaan publik semakin memuncak mengenai gaya hidup mewah keluarga perdana menteri, yang menyebabkan demonstrasi terus-menerus di ibu kota Ulaanbaatar.

“Merupakan suatu kehormatan untuk mengabdi kepada negara dan rakyat saya di masa-masa sulit, termasuk pandemi, perang, dan tarif,” kata Oyun-Erdene.

Oyun-Erdene, yang menjabat selama lebih dari empat tahun membantah tuduhan korupsi .

Dalam pidatonya di Parlemen sebelum pemungutan suara, ia menyalahkan "kepentingan utama, yang terlihat dan tersembunyi" karena melancarkan "kampanye terorganisasi" untuk menjatuhkan pemerintah.

Ia juga memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik dan kekacauan ekonomi akan terjadi jika ia dipaksa turun dari kekuasaan.

Namun permohonannya tidak meyakinkan Parlemen.

Hanya 44 anggota parlemen yang mendukungnya dan 38 menentangnya.

Perdana menteri perlu mencapai ambang batas 64 suara di Parlemen yang beranggotakan 126 orang.

Oyun-Erdene menduduki jabatan perdana menteri pada Januari 2021 dan terpilih kembali pada Juli 2024, akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara.

Penggantinya harus ditunjuk dalam waktu 30 hari.

Demokrasi di daratan Asia Utara ini telah menghadapi korupsi yang mengakar selama beberapa dekade.

Banyak pihak berpendapat bahwa elit kaya menimbun keuntungan dari  pertambangan batu bara selama bertahun-tahun.