TRIBUNNEWS.COM - Rangkuman berita populer internasional 10 Juni 2025 dapat disimak di sini.

Hubungan Elon Musk dan Donald Trump semakin retak.

Terbaru, Elon Musk menyetujui wacana untuk memakzulkan Donald Trump dan menggantinya dengan JD Vance.

Sementara itu, kerusuhan terjadi di sepanjang Los Angeles, AS buntut penggerebekan imigran. Warga Indonesia bahkan ikut menjadi korban.

Berikut berita selengkapnya.

1. Pecah Kongsi! Elon Musk Usulkan Pemakzulan Trump, Dorong JD Vance Rebut Kursi Presiden

Miliarder kondang di industri teknologi, Elon Musk setuju dengan usulan agar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimakzulkan.

Dalam cuitannya, Musk menegaskan bahwa ia setuju dengan usulan komentator konservatif terkait pemakzulan Donald Trump dan mengajukan JD Vance sebagai presiden AS yang baru.

Dukungan Musk terhadap pemakzulan muncul setelah komentator konservatif Ian Miles Cheong mengangkat ide tersebut sebagai bentuk koreksi terhadap arah pemerintahan Trump.

“Presiden vs Elon. Siapa yang menang? Menurutku Elon. Trump seharusnya dimakzulkan lalu digantikan JD Vance,” tulis Cheong di media sosial.

Menanggapi cuitan tersebut, Musk membalas singkat unggahan tersebut dengan mengatakan, “Ya,” seolah mengisyaratkan bahwa bos Tesla itu mendukung pemakzulan Trump.

Senada dengan Musk Partai Republik rival partai Musk juga di Senat juga mempertimbangkan untuk membuat perubahan.

Baca juga: Donald Trump Ngambek, Ancam Jual Mobil Tesla Miliknya Gegara Perseteruan dengan Elon Musk

Mereka menilai RUU anggaran baru Musk hanya akan menambah 2,4 triliun dolar ke utang AS, menjadi sebesar 36,2 triliun dolar selama 10 tahun.

Alasan ini yang membuat banyak anggota parlemen khawatir, hingga mereka menyetujui ide pemakzulan Trump dan bahkan mengusulkan agar Wakil Presiden JD Vance jadi presiden baru AS.

Sebagai informasi selama masa jabatan pertamanya antara tahun 2017 dan 2021, Trump dimakzulkan dua kali.

Pertama pada tahun 2019 atas tuduhan bahwa ia menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden menjelang pemilihan umum tahun 2020. Ia dibebaskan oleh Senat.