Diskors dari Jabatan, Paetongtarn Shinawatra Minta Maaf ke Warga Thailand

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyampaikan permintaan maaf kepada publik setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan keputusan untuk menangguhkannya dari jabatan pada Selasa (1/6/2025).

Hal ini menyusul skandal kebocoran percakapan pribadi dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Pemerintah Bangkok, Paetongtarn menyatakan dirinya menerima keputusan pengadilan.

"Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan pengadilan," ucap Paetongtarn di hadapan wartawan, dikutip dari Channel News Asia.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya," tambahnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Thailand yang kecewa dengan situasi ini.

"Saya ingin meminta maaf kepada semua warga Thailand yang mungkin merasa tidak nyaman atau kesal dengan masalah ini," ujarnya.

Meski diskors dari tugas sebagai perdana menteri, Paetongtarn yang baru 10 bulan menjabat itu akan tetap berada di kabinet sebagai Menteri Kebudayaan, sesuai hasil perombakan pemerintah terbaru.

Skandal Panggilan Bocor

Kasus yang menimpa Paetongtarn berawal dari bocornya percakapan telepon pada 15 Juni 2025 antara dirinya dengan Hun Sen, yang dikonfirmasi keasliannya oleh kedua belah pihak.

Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn terdengar menyebut Hun Sen sebagai "paman" dan tampak mengkritik militernya sendiri setelah bentrokan perbatasan menyebabkan tewasnya seorang tentara Kamboja.

Baca juga: Profil Suriya Juangroongruangkit, PM Thailand Sementara Pengganti Paetongtarn Shinawatra

Ia juga terdengar mengatakan kepada Hun Sen apabila membutuhkannya, ia akan siap sedia.

“Jika Anda menginginkan sesuatu, tinggal beri tahu saya, dan saya akan mengurusnya," kata Paetongtarn, dikutip dari CNN.

Komentar ini memicu kemarahan luas di dalam negeri, dengan banyak pihak menuduh Paetongtarn membahayakan kepentingan nasional.

Skandal ini membuat 36 senator mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi, menuding Paetongtarn melanggar standar etika sebagai kepala pemerintahan. 

Pengadilan kemudian memutuskan untuk menangguhkan tugasnya hingga putusan final dicapai.