TRIBUNNEWS.COM - Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, Tulsi Gabbard, menyerukan agar mantan Presiden Barack Obama dan sejumlah pejabat tinggi keamanan nasional dituntut secara hukum.

Gabbard menuduh mereka terlibat dalam konspirasi tingkat tinggi untuk mengaitkan kemenangan Donald Trump pada Pilpres 2016 dengan campur tangan Rusia.

Sejumlah media melaporkan hal ini tak lama setelah kantor Gabbard merilis sejumlah dokumen yang telah dideklasifikasi .

Dokumen tersebut telah diserahkan ke Departemen Kehakiman karena dinilai relevan dalam membuktikan adanya penyalahgunaan intelijen oleh pejabat era Obama.

“Informasi yang kami rilis hari ini dengan jelas menunjukkan adanya konspirasi negara pada tahun 2016, yang dilakukan oleh pejabat di tingkat tertinggi pemerintahan kami,” kata Gabbard seperti dikutip The Guardian.

Ia menyebut konspirasi itu bertujuan untuk “melemahkan mandat rakyat Amerika” dan "merampas kewenangan konstitusional Presiden Donald Trump."

Menurut Gabbard, para pejabat tinggi Obama diduga memalsukan informasi intelijen, termasuk berkas kontroversial yang disusun oleh analis Inggris Christopher Steele.

Berkas ini sebelumnya digunakan sebagai dasar tuduhan keterlibatan Rusia dalam kampanye Trump.

Klaim tersebut didukung oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang pada 22 Juli menuduh Obama melakukan pengkhianatan.

“Dia pemimpin dari konspirasi ini,” ujar Trump, yang mengatakan keputusan hukum akan ditentukan oleh Jaksa Agung Pam Bondi.

Sementara itu, juru bicara Barack Obama, Patrick Rodenbush, menyebut tuduhan tersebut sebagai "tidak masuk akal dan upaya lemah untuk mengalihkan perhatian," lapor The New York Times.

Dalam laporan Politico, Gabbard merilis sejumlah e-mail dan memo internal pemerintahan Obama yang menunjukkan bahwa pejabat saat itu menyadari tidak ada bukti bahwa Rusia mampu mengubah hasil pemilu secara langsung.

Baca juga: Donald Trump Tuding Barack Obama Lakukan Pengkhianatan Terkait Pemilu 2016

Mereka tetap menyusun narasi tentang pengaruh Rusia terhadap opini publik.

Gabbard menuding penilaian intelijen pasca pemilu bertentangan dengan laporan sebelum pemilu yang menyebut Rusia kemungkinan tidak mampu campur tangan.

Ia juga menekankan bahwa tuduhan keterlibatan Rusia adalah bagian dari "narasi yang dipolitisasi" untuk mendeligitimasi hasil Pilpres 2016.