Mesir Melatih Ratusan Warga Palestina untuk Peran keamanan di Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Mesir melatih ratusan warga Palestina untuk memikul tanggung jawab keamanan di Gaza setelah perang berakhir, Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mengatakan kepada  Al Arabiya dalam sebuah wawancara yang belum ditayangkan.

“Mesir sedang melatih ratusan warga Palestina untuk mengemban tanggung jawab keamanan di Gaza,” ujar Abdelatty, seraya menambahkan bahwa Kairo memiliki rencana yang jelas untuk pemerintahan dan keamanan di jalur tersebut setelah berakhirnya permusuhan.

Ia mengatakan rencana tersebut sudah dilaksanakan. Pada bulan April, ia menyampaikan kepada Forum Diplomasi Antalya di Turki bahwa Mesir telah mulai merekrut dan melatih polisi Palestina yang akan "menjaga hukum, ketertiban, dan keamanan di Gaza." 

Saat itu, ia juga menyatakan bahwa Mesir siap mendukung pengerahan pasukan internasional “untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi Palestina.”

Abdelatty menegaskan bahwa Mesir terus berupaya mencapai gencatan senjata dan mengadakan pembicaraan harian dengan Qatar dan AS. Ia menuduh Israel menjadikan kelaparan sebagai senjata, dengan mengatakan bahwa kelaparan di Gaza "di luar imajinasi."

Inisiatif Kairo pertama kali diluncurkan pada bulan Maret sebagai bagian dari  proposal rekonstruksi dan tata kelola senilai $53 miliar yang didukung oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). 

Hal ini terjadi sebagai tanggapan terhadap pengumuman Presiden AS Donald Trump bahwa Washington akan "mengambil alih" Gaza dan merelokasi penduduknya.

Menurut sebuah sumber yang dikutip oleh  Ultra Palestine pada bulan April, sekitar  300 perwira Otoritas Palestina (PA) dipilih untuk mengikuti pelatihan di Mesir, dengan personel diinstruksikan untuk tidak menolak tugas tersebut “dengan ancaman hukuman pidana.” 

Sumber tersebut mengatakan pelatihan tersebut akan berlangsung selama dua bulan dan menolak menjelaskan lebih lanjut tentang tugas yang diberikan.

Rencana Mesir tersebut membayangkan proses rekonstruksi bertahap dan pengalihan wewenang dari Hamas ke Otoritas Palestina. Kelompok perlawanan Palestina telah menyetujui usulan Mesir sebelumnya untuk membentuk Komite Dukungan Komunitas untuk memerintah Gaza, tetapi menolak tuntutan Kairo untuk menyerahkan persenjataannya.

Tuntutan untuk melucuti senjata telah  diperbarui dan didukung oleh Liga Arab dan Turki dalam sidang PBB terakhir di New York yang berlangsung pada tanggal 29 Juli.

Israel terus meningkatkan operasi militer di seluruh Gaza dan menjadikan pelucutan senjata sebagai syarat gencatan senjata. 

Pada hari Selasa, menteri Israel dilaporkan membahas  pendudukan dan pencaplokan resmi sebagian wilayah Gaza. 

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich baru-baru ini memimpin konferensi sayap kanan yang mempromosikan pemukiman kembali Israel di jalur tersebut sebagai “Gaza Riviera.”