TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketegangan memuncak di Pakistan utara pada awal Januari 2025 setelah pemadaman listrik besar-besaran memicu aksi protes selama sepekan.

Kala itu, ribuan warga turun ke jalan dalam memblokade Jalan Raya Karakoram, rute penting penghubung Pakistan dan Tiongkok.

Lebih dari 80.000 warga di wilayah Gilgit-Baltistan yang dikuasai Pakistan terpaksa bertahan melewati malam-malam musim dingin, hanya dengan listrik tersedia 30 sampai 60 menit dalam 24 jam.

Suhu saat itu mencapai minus 15 derajat Celsius.

Mengutip dari Afghan Diaspora Network (ADN), Minggu (3/8/2025), aksi protes tersebut menyoroti kegagalan otoritas dalam menjamin pasokan listrik yang layak, bahkan hanya beberapa jam sehari.

Wilayah ini adalah bagian penting dari Koridor Ekonomi Tiongkok–Pakistan (CPEC), proyek unggulan yang menyedot miliaran dolar investasi dari Beijing.

Namun, warga lokal tetap terjebak dalam kegelapan, ketidakpastian masa depan, dan kemiskinan yang terus memburuk.

Pemadaman mendadak 8–16 jam menjadi hal biasa di berbagai wilayah, mengganggu aktivitas rumah tangga dan bisnis.

Bahkan di beberapa daerah, listrik  padam hingga 20 jam per hari.

Ibu kota Islamabad dan kota-kota besar lain turut terdampak.

Pemadaman dilakukan sebagai langkah penghematan.

Jutaan warga kini mengandalkan genset pribadi atau panel surya jika mampu, sedangkan mereka yang tidak mampu harus hidup dalam kegelapan.

Kabarnya, pemerintah juga menaikkan tarif listrik secara drastis: 26 persen pada tahun fiskal 2023–2024, disusul 20% tambahan pada Juli 2024, dan kenaikan harga bahan bakar lebih dari PKR 10 pada Juni 2025, serta sederet pajak baru.

Akibatnya, banyak warga yang tagihan listrik bulanannya melonjak drastis.