Jaksa Korea Selatan Minta Mantan Ibu Negara Kim Keon Hee Ditahan

Kim Keon-hee lahir pada 2 September 1972 di Yangpyeong, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan.

Ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah dan sejak muda menunjukkan minat pada seni dan budaya.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studi di bidang seni, meraih gelar sarjana dari Kyonggi University, lalu gelar master dan doktoral dari Kookmin University dan Sookmyung Women's University.

Pada 2012, Kim Keon-hee menikah dengan Yoon Suk Yeol, yang saat itu masih berprofesi sebagai jaksa.

Pernikahan mereka tidak terlalu disorot publik hingga Yoon terjun ke dunia politik nasional, lapor Al Jazeera.

Kim kemudian aktif sebagai pengusaha dan mendirikan perusahaan seni dan pameran bernama Kovana Contents, yang dikenal terlibat dalam proyek-proyek budaya berskala internasional.

Namun, perusahaan ini kemudian menjadi sorotan karena diduga menerima sponsor dari perusahaan-perusahaan besar yang dinilai mendapat keuntungan dari hubungan politiknya.

Kontroversi mulai mencuat pada tahun 2021, ketika Kim mengakui bahwa ia pernah mencantumkan informasi palsu di dalam CV saat melamar sebagai dosen. Sejak saat itu, riwayat akademiknya diperiksa lebih mendalam.

Pada Maret 2022, Yoon Suk Yeol terpilih sebagai Presiden Korea Selatan, dan Kim Keon-hee pun menjadi "ibu negara" tidak resmi.

Ia aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya, namun sering dikritik karena gaya hidup yang dianggap terlalu mewah dan kurang mencerminkan peran publik yang semestinya dijalani dengan rendah hati.

Di tahun yang sama, muncul tuduhan bahwa Kim dan Yoon ikut mengintervensi pemilihan kandidat parlemen.

Meskipun isu ini diajukan ke parlemen untuk diselidiki, Presiden Yoon disebut beberapa kali memveto investigasi tersebut.

Pada Mei 2024, jaksa memulai penyelidikan terhadap kasus hadiah tas Dior senilai 2.200 dolar AS yang diberikan oleh seorang pastor kepada Kim Keon-hee.

Aksinya tertangkap kamera dan menimbulkan kontroversi karena melanggar hukum anti-korupsi.

Namun pada Agustus 2024, Jaksa Agung menyatakan tidak akan melanjutkan penuntutan, dengan alasan, hadiah tas tersebut tidak terkait dengan tugas resmi presiden.