Siap Akui Palestina, PM Australia Tanggapi Pedas Kecaman Netanyahu

Tekanan moral dan kemanusiaan semakin meningkat seiring laporan-laporan yang menyebutkan warga Gaza menghadapi bencana kelaparan, kekurangan gizi, dan hilangnya akses layanan kesehatan.

Israel, di sisi lain, terus menolak pendekatan diplomatik yang dianggap memberi ruang kepada Hamas, dan bahkan berencana mengambil alih kendali penuh atas Kota Gaza.

Baca juga: Australia Umumkan Akan Akui Negara Palestina pada September 2025 di Sidang PBB

Langkah ini dinilai oleh pejabat senior PBB sebagai "bencana lain yang akan segera terjadi".

Bagi Albanese, solusi dua negara bukan hanya wacana, tetapi keharusan moral. 

“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujarnya.

“Bagi saya, sangat jelas… kita membutuhkan solusi politik, bukan solusi militer," tambahnya.

Langkah Australia yang bergabung dengan Prancis, Kanada, dan Inggris untuk mengakui Palestina memberi sinyal kuat bahwa semakin banyak negara Barat bersedia meninggalkan pendekatan lama yang tak membawa hasil. 

Syarat-syarat Pengakuan Negara Palestina oleh Australia

Mengutip dari The Guardian, syarat-syarat ini disampaikan oleh Albanese setelah ia berdiskusi dengan Mahmoud Abbas, kepala Otoritas Palestina. 

Janji-janji ini merupakan komitmen yang diajukan oleh Abbas terkait masa depan Negara Palestina.

• Palestina yang Didemiliterisasi: Negara Palestina di masa depan harus didemiliterisasi, yang berarti tidak memiliki kekuatan militer.
• Mengakui Hak Israel untuk Hidup Damai: Palestina harus secara eksplisit mengakui hak Israel untuk hidup damai dan aman sebagai sebuah negara.
• Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Reformasi Pemerintahan: Palestina harus mengadakan pemilihan umum dan melakukan reformasi yang diperlukan dalam sistem pemerintahannya.
• Tidak Ada Peran untuk Hamas: Kelompok teror Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Negara Palestina di masa depan.

Hubungan Australia dalam Konflik Palestina vs Israel

Australia memiliki sejarah hubungan yang kompleks dengan konflik Palestina–Israel. 

Secara tradisional, Australia termasuk sekutu dekat Amerika Serikat dan memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Israel. 

Selama bertahun-tahun, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya di Canberra cenderung mendukung posisi Israel dalam forum internasional, atau memilih bersikap netral terkait isu Palestina.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih menekankan nilai keadilan, hak asasi manusia, dan pendekatan multilateral. 

Meningkatnya jumlah korban sipil dan memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza menjadi titik balik bagi pemerintah Australia dalam mengevaluasi posisinya.

Keputusan untuk mengakui negara Palestina merupakan langkah berani yang mengindikasikan bahwa Australia tak lagi ingin menjadi penonton dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.