Israel Izinkan Warga Gaza Pindah ke Luar Negeri selama dan setelah Perang
Perdana Menteri Israel Netanyahu mengizinkan warga Gaza untuk pindah ke luar negeri selama dan setelah perang. Sebut perpindahan itu karena konflik.
Penulis:
Yunita Rahmayanti
Editor:
Febri Prasetyo
Hamas mengatakan operasi tersebut bertujuan mencegah Israel memperluas pendudukannya di Palestina sejak 1948 dan mengambilalih kompleks Masjid Al-Aqsa.
Setidaknya 250 orang ditahan oleh Hamas dan kelompok perlawanan lainnya pada hari peluncuran operasi tersebut.
Israel mengatakan dari sejumlah sandera yang dibebaskan, 50 di antaranya masih ditawan di Gaza, menurut data per 22 Juni 2025.
Segera setelah 7 Oktober 2023, Israel menutup seluruh jalur masuk bantuan ke Jalur Gaza dengan tujuan menekan Hamas agar menyerah.
Akibat pengepungan ini, kelaparan parah melanda wilayah tersebut dan menyebabkan kematian sedikitnya 101 orang, termasuk 80 anak-anak, hingga 22 Juli 2025.
Tekanan internasional memaksa Israel untuk melonggarkan kebijakan itu pada akhir Juli 2025.
Mereka kembali membuka perbatasan Gaza dan mengizinkan masuknya sebagian kecil bantuan, jumlah yang jauh di bawah kebutuhan dua juta warga Palestina.
Bersama Amerika Serikat, Israel membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF) sebagai badan khusus untuk menyalurkan bantuan makanan dan kebutuhan pokok bagi warga Palestina.
GHF mulai beroperasi sejak 26 Mei 2025, menggantikan ratusan titik distribusi milik badan PBB, MIKO.
Lokasinya tersebar di Tal al-Sultan (Rafah selatan), Saudi Neighborhood (permukiman di Rafah selatan), Khan Younis (tengah-selatan Gaza), dan Wadi Gaza (barat Gaza tengah, dekat Kota Gaza).
Namun, di sekitar titik-titik GHF, Israel dilaporkan menembaki ratusan warga Palestina yang tengah mencari bantuan.
Sementara itu, perundingan gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir berjalan lamban.
Menurut laporan media Amerika, Axios, Israel mempertimbangkan untuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Doha, Qatar, pada akhir pekan ini.
Gencatan senjata terakhir antara Israel dan Hamas terjadi pada 19 Januari 2025 dan bertahan sekitar enam minggu.
Kesepakatan tahap pertama itu menghasilkan pembebasan 33 sandera dan ribuan warga Palestina sebagai bagian dari pertukaran kedua pihak.
Namun, tahap kedua gagal disepakati, dan pada Maret 2025 Israel kembali melancarkan serangan mematikan.
Setidaknya 61.599 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 154.088 lainnya terluka dalam serangan Israel sejak Oktober 2023, menurut laporan Kementerian Kesehatan pada hari Selasa, lapor Anadolu Agency.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
Baca tanpa iklan