Benarkah Kamboja Sukses Menangkal Separuh Kasus Penipuan Siber?

Pekan lalu, otoritas Kamboja mengatakan bahwa aktivitas di kompleks penipuan telah berkurang hingga setengahnya sejak awal tahun. Klaim tersebut disampaikan ketika pemerintah di Phnom Penh merespons tekanan internasional untuk menindak jaringan kejahatan siber.

Dalam beberapa tahun terakhir, negara di Asia Tenggara tersebut telah berkembang menjadi pusat para pelaku penipuan siber. Para ahli memperkirakan keuntungan para pelaku kejahatan mencapai miliaran dolar dengan korban yang tersebar di seluruh dunia.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ada ratusan ribu orang yang telah diperdagangkan ke pusat-pusat penipuan dengan berbagai macam tipu daya. Para korban ditahan dalam kondisi yang serupa dengan perbudakan serta dipaksa bekerja untuk sindikat kriminal.

Masalah yang melibatkan banyak negara ini telah merusak citra Kamboja di mata internasional. Baik Cina maupun Amerika Serikat menuntut adanya tindakan dan mengambil langkah mereka sendiri untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pada akhir tahun lalu, Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap salah satu konglomerat terbesar di Kamboja. Sementara, jaksa Amerika Serikat menyita sejumlah besar aset kripto yang terhubung dengan pendirinya, Chen Zhi. Chen Zhi adalah seorang warga naturalisasi Kamboja yang pernah menjadi penasihat Perdana Menteri Hun Manet serta ayahnya, mantan perdana menteri Hun Sen.

Selama ini Kamboja membantah bahwa pejabat tinggi negara mereka terlibat dalam industri penipuan. Otoritas juga berupaya menunjukkan bahwa mereka sedang menangani masalah ini. Baru-baru ini mereka menyatakan bahwa lebih dari 210.000 tersangka pelaku penipuan asing telah meninggalkan Kamboja secara sukarela sejak Juni 2025. Selain itu, sekitar 30.000 warga negara asing disebut telah ditangkap dan dideportasi.

Hun Manet: Berantas penipuan siber demi masa depan Kamboja

Pada 5 Maret, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet memaparkan rancangan undang-undang baru yang ditujukan untuk memberantas operasi penipuan siber. Aturan tersebut akan membuat pemilik properti, tuan tanah, penyewa bangunan, serta perekrut tenaga kerja bertanggung jawab secara hukum jika terbukti memiliki keterkaitan dengan operasi penipuan. Dendanya bisa mencapai US$1.000 (sekitar Rp17 juta) untuk setiap pekerja ilegal.

“Menindak dan mengambil langkah hukum terhadap kejahatan ini adalah komitmen bagi masa depan negara kita, bukan sekadar mencentang daftar tugas,” kata Hun.

Namun, kelompok pemerhati hak asasi manusia dan para analis tetap skeptis. Mereka menilai pemerintah Kamboja juga pernah membuat janji serupa, tetapi tidak berhasil membuktikan bahwa pihak berwenang benar-benar menindak para operator penipuan yang paling berpengaruh dan memiliki koneksi kuat.

Montse Ferrer, Manajer Corporate Crimes Project di Amnesty International, mengatakan kepada DW bahwa masih belum jelas apakah otoritas Kamboja benar-benar membuat kemajuan sebesar yang mereka klaim dalam membongkar kompleks penipuan tersebut. Ia memperingatkan bahwa pemerintah “tidak bersikap transparan."

“Kami tidak tahu lokasi mana saja yang sudah mereka selidiki dan mana yang belum karena informasi itu tidak dipublikasikan,” kata Montse.

“Mereka juga perlu membangun kepercayaan … terutama karena riset kami sebelumnya menunjukkan adanya indikasi keterlibatan mereka dalam industri ini,” imbuhnya.

Sementara itu, ada pula pihak yang mengganggap pernyataan otoritas Kamboja sebatas retorika guna meredam sorotan internasional.

“Ketika kepemimpinan Kamboja mengklaim masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan, itu menunjukkan bahwa mereka bahkan belum mulai memahami seberapa serius persoalan ini,” kata Jason Tower, pakar senior di Global Initiative Against Transnational Organized Crime, kepada DW.

Cina dan AS tekan Kamboja untuk atasi industri penipuan

Sebagian besar industri penipuan ilegal berkembang pesat setelah pandemi COVID-19 menggoncang ekonomi kasino ilegal di Kamboja. Hal ini lantas mendorong para pelaku kejahatan beralih ke penipuan daring.