Parlemen Jerman Setujui Ganti Skema Pensiun Swasta Agar Lebih Diminati
Pemerintah Jerman berharap reformasi dana pensiun di Jerman bisa membuat tabungan pensiun lebih menarik bagi masyarakat berpenghasilan…
Dengan skema investasi baru dan peningkatan subsidi, koalisi pemerintah Jerman ingin mendorong perkembangan tabungan pensiun swasta. Didukung oleh Partai CDU, CSU, dan SPD, Parlemen Jerman (Bundestag) pada Jumat (27/03) menyetujui penggantian skema pensiun Riester. Model baru berupa tabungan pensiun yang didukung negara itu akan mulai berlaku pada 2027.
Skema ini juga akan memperkenalkan produk standar yang mudah dipahami pengguna layanan dengan biaya administrasi yang dibatasi. Tujuannya adalah agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah memulai tabungan pensiun swasta.
Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil dari Partai SPD, menyebut reformasi ini sebagai sebuah "tonggak penting”. Menurutnya, perubahan ini akan membuat tabungan pensiun swasta menjadi lebih menarik bagi kelompok berpenghasilan rendah dan keluarga. Ia menekankan bahwa program ini kini benar-benar "menguntungkan sejak euro pertama yang ditabung”.
Partai Kiri (Die Linke) menolak rencana koalisi pemerintah tersebut. Sementara itu, Partai Hijau dan Partai AfD memilih untuk abstain. Reformasi ini masih harus dibahas lebih lanjut oleh Bundesrat (Dewan Perwakilan Negara Bagian).
Dalam debat di Bundestag, anggota CDU Fritz Günzler menyatakan bahwa skema Riester yang diperkenalkan pada tahun 2002 memang "sangat membutuhkan perbaikan”. Ia menilai sistemnya terlalu rumit, biayanya terlalu tinggi, dan hasil keuntungannya terlalu rendah. Akibatnya, semakin sedikit orang yang memilih skema tersebut, dan jutaan kontrak bahkan sudah tidak lagi diisi.
Potensi konflik kepentingan
Dari pihak AfD, anggota parlemen Christian Douglas menyambut beberapa perbaikan yang baru disepakati oleh koalisi pemerintah. Namun, ia menilai batas maksimal biaya masih belum memadai. Selain itu, ia memperingatkan adanya potensi "konflik kepentingan” jika produk standar dikelola oleh lembaga negara.
Anggota Partai Hijau, Armin Grau, menyebut reformasi ini sebagai "langkah kecil ke arah yang benar”. Ia mengapresiasi bahwa pekerja mandiri kini juga akan dilibatkan. Namun, ia mengkritik tidak adanya sistem pendaftaran otomatis bagi masyarakat dalam produk standar publik tersebut, kecuali mereka secara aktif menolak program itu.
Partai Kiri tetap menolak konsep pensiun swasta
Anggota parlemen Sarah Vollath menyatakan bahwa "satu-satunya cara untuk menjamin perlindungan yang baik bagi semua orang adalah melalui pensiun wajib negara”. Ia berpendapat bahwa kontrak pensiun swasta hanya menguntungkan sektor keuangan.
Sistem baru ini memberikan pilihan antara model dengan pembayaran yang dijamin dan model tanpa jaminan, yang memungkinkan potensi keuntungan lebih tinggi melalui investasi, misalnya dalam dana saham.
Biaya untuk semua rekening standar selama masa kontrak akan dibatasi hingga maksimum satu persen dari total biaya efektif. Hal baru lainnya adalah pekerja mandiri kini juga termasuk dalam kelompok yang berhak mendapatkan subsidi.
Kritik serikat pekerja
Kritik datang dari kalangan serikat pekerja. Serikat pekerja IG Metall menyatakan bahwa program baru ini tidak memberikan jaminan pensiun yang aman, melainkan menciptakan "labirin baru” berupa berbagai produk bersubsidi yang tetap harus dibiayai sendiri oleh pekerja tanpa jaminan hasil.
Asosiasi pengusaha Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände menilai reformasi ini sebagai kemajuan kecil, tetapi masih "belum memenuhi kebutuhan yang sebenarnya”. Mereka berpendapat bahwa tujuan pemerintah dalam hal pensiun tidak akan tercapai dengan skema subsidi yang direncanakan.
Sementara itu, organisasi payung perlindungan konsumen di Jerman. Verbraucherzentrale Bundesverband melihat adanya perbaikan yang cukup jelas dibandingkan dengan skema Riester.
Menurut pakar keuangan Dorothea Mohn, penghapusan persyaratan jaminan yang kaku dan struktur subsidi yang lebih sederhana dapat meningkatkan peluang keuntungan. Namun, ia tetap menganggap batas biaya sebesar satu persen masih terlalu tinggi.
Direktur utama asosiasi industri asuransi Jerman, Jörg Asmussen, pada dasarnya menyambut baik reformasi ini. Namun, ia mengkritik rencana produk standar yang dikelola negara karena detail pelaksanaannya masih belum jelas.

Baca tanpa iklan