APBN diprediksi hanya mampu menahan kenaikan BBM 'dalam hitungan minggu'

Sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal negara hanya bisa menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek atau beberapa minggu ke depan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang antara Iran dengan Amerika-Israel.

Jika kebijakan menahan BBM itu dipaksakan terus, maka pemerintah mesti menambah utang atau memangkas besar-besaran bujet kementerian atau lembaga termasuk transfer ke daerah yang dampaknya bakal terasa di kemudian hari.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan belum akan mengubah harga BBM dan mengklaim stok BBM di Indonesia masih terkendali. Untuk itu, beberapa strategi penghematan diberlakukan mulai 1 April 2026.

Di antaranya memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara pada hari Jumat hingga membatasi pembelian BBM bagi kendaraan pribadi roda empat maksimal 50 liter per hari.

Mengapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM?

Pemerintah memutuskan belum menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi meskipun harga minyak mentah dunia terus bergejolak di kisaran US$85 - US$109 per barel.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan keputusan itu diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik," ungkap Prasetyo Hadi sembari menjamin ketersediaan BBM.

"Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," sambungnya.

Namun begitu, dalam konferensi pers Selasa (31/03) lalu, pemerintah mengumumkan sejumlah strategi penghematan energi nasional yang dimulai pada 1 April 2026:

• Penerapan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara sebanyak satu hari dalam seminggu pada hari Jumat baik yang di pemerintah pusat maupun daerah.
• Pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi umum.
• Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50%, sementara perjalanan dinas luar negeri ditekan sampai 70%.
• Penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan wilayah saat car free day di daerah.
• Anjuran bekerja dari rumah atau work from home untuk sektor swasta.

Pemerintah menyebut keputusan bekerja dari rumah itu akan dievaluasi secara komprehensif setiap dua bulan.

Adapun potensi penghematan dari kebijakan tersebut yang berdampak langsung ke APBN diklaim sebesar Rp6,2 triliun, sedangkan penghematan dari belanja BBM masyarakat disebut mencapai Rp59 triliun.

Selain terkait perubahan budaya kerja, pemerintah memutuskan meninjau ulang dan mengalihkan alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga dengan total potensi penghematan sebesar Rp121,2 triliun - Rp130,2 triliun.

Hal lain, pemerintah menerapkan skema pembelian wajar dengan membatasi volume transaksi harian untuk pembelian solar dan bensin bersubsidi (Pertalite), baik yang bersubsidi maupun penugasan.

BBM penugasan adalah bensin (gasoline) yang harganya diatur pemerintah dan mendapat kompensasi APBN dengan kuota tahunan terbatas.