Cara Afrika Hadapi Krisis Pupuk dari Blokade Hormuz

Afrika sangat terdampak dari situasi di Timur Tengah: lahan pertanian yang terbengkalai, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, penerbangan yang dibatalkan. Dua bulan lamanya hampir tidak ada kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz, sejak saat itu pula pasar global untuk minyak dan pupuk kehilangan sebagian besar pasokannya.

"Uni Afrika memantau situasi di sekitar Selat Hormuz dengan sangat cermat, karena hal ini berdampak pada sejumlah barang strategis yang sangat penting bagi perekonomian Afrika,” kata Willy Nyamite, duta besar Burundi untuk Uni Afrika dan ketua Komite Duta Besar saat ini, kepada DW.

Kembalinya pelayaran melalui selat strategis ini, seperti sebelum serangan Amerika-Israel terhadap Iran, masih jauh dari kenyataan. Bahkan jika hal tersebut terjadi akan memakan waktu berbulan-bulan hingga transportasi dan produksi kembali berjalan lancar dan pasar kembali normal.

Oleh karenanya lembaga-lembaga dan pemerintah Afrika berada dalam mode krisis dan mencari cara untuk mencegah konsekuensi yang lebih drastis seperti kelaparan atau bangkrutnya negara. Dengan turut menimbang, beberapa negara yang sudah terlilit utang bahkan sebelum perang Iran dimulai dan mata uang nasional yang turun akibat inflasi dapat memperburuk situasi.

"Situasinya serius,” kata Anja Berretta, Kepala Program Ekonomi Afrika di Konrad-Adenauer-Stiftung Jerman yang berkantor pusat di Nairobi, "Khususnya terkait pupuk, kami pernah mengalami situasi serupa pada tahun 2022, saat Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina. Rusia dan Belarus memang merupakan dua produsen pupuk terpenting. Saat itu pun, orang-orang khawatir akan terjadi kelaparan di Afrika. Namun, hal tersebut ternyata tidak terjadi," kata Berretta dalam wawancara dengan DW. Hal ini dikarenakan negara-negara Afrika bereaksi dengan fleksibel misalnya dengan melakukan intervensi finansial menggunakan bantuan Bank Pembangunan Afrika (AfDB). Sekarang pun masih ada banyak ruang gerak politik yang terbuka.

Tindakan darurat untuk mengatasi kekurangan bahan bakar

Kekurangan bahan bakar fosil sudah melumpuhkan sebagian benua ini. Di Etiopia, solar diprioritaskan untuk transportasi umum, tidak bagi pelanggan swasta. Di Juba, ibu kota Sudan Selatan, daya pembangkit listrik berbahan bakar minyak dikurangi melalui pemadaman bergilir. Gambia mensubsidi bahan bakar dengan lebih dari 5,8 juta euro (Rp.114 miliar) dari dana pajak, sedang Zimbabwe mencampur bahan bakar fosil dengan etanol. Maskapai penerbangan Afrika turut terdampak parah akibat kelangkaan kerosin global.

Meskipun kurang mendapat sorotan, masalah kelangkaan dan kenaikan harga pupuk kimia sama kritisnya dengan bahan bakar fosil. Sebelum perang dimulai, hampir 50 persen sulfur yang diolah menjadi pupuk fosfat di seluruh dunia diangkut melalui Selat Hormuz, juga bahan baku lainnya seperti urea dan amonia. Asosiasi Produsen Biji-bijian Afrika Selatan, Grain SA, mencatat pada bulan April bahwa harga amonia sudah naik lebih dari 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Urea menjadi sekitar 60 persen lebih mahal.

Solusi jangka pendek yang efektif

Jika langkah-langkah darurat nasional telah diterapkan di banyak tempat untuk mengatasi kelangkaan solar, bensin, dan minyak tanah, solusi untuk pupuk masih dalam tahap perencanaan. Usulan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang meminta pihak-pihak yang bertikai untuk mengizinkan pengiriman pupuk ke negara-negara berkembang, sejauh ini belum terealisasi, meski Guterres telah berhasil sebelumnya dengan Perjanjian Biji-bijian, yang memungkinkan ekspor biji-bijian Ukraina secara aman dari Juli 2022 hingga Juli 2023 dengan persetujuan Rusia.

Selain itu, ada solusi cepat lain yang telah terbukti efektif dalam krisis lain di masa lalu yakni para importir pupuk Afrika dapat menggabungkan pembelian mereka meniru jejak Uni Eropa yang memanfaatkan kekuatan pasarnya untuk memastikan pasokan vaksin COVID-19 yang cepat dan terjangkau.

Ahli KAS Anja Berretta menyebutnya solusi yang terakhir sebagai opsi realistis yang mudah diterapkan, "Kita tidak sedang membicarakan kapasitas teknis atau pembiayaan. Negara-negara Afrika hanya perlu mengatakan, ‘Kita lakukan ini bersama-sama sekarang.'” Bahkan jika solusi menyeluruh melalui Uni Afrika memakan waktu yang lama atau gagal, komunitas regional seperti ECOWAS di Afrika Barat atau Komunitas Afrika Timur dapat mencapai kesepakatan tersebut.

Jika dilihat dari luas lahan pertanian, Afrika Sub-Sahara sudah sangat menghemat penggunaan pupuk. Menurut data FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, petani di wilayah tersebut rata-rata menggunakan 20,5 kilogram pupuk per hektar sedangkan rata-rata global adalah 144 kilogram per hektar (berdasarkan data tahun 2021 sebelum perang Ukraina). Namun, jika penghematan dilakukan lebih lanjut, produksi jagung, beras, dan gandum terancam menurun, dan akibatnya akan terjadi inflasi pangan. Jadi, Afrika sangat membutuhkan pupuk. Waktu semakin mendesak karena musim menadam sudah dimulai.

Solusi jangka panjang

Agar tidak terlalu rentan terhadap guncangan eksternal seperti perang di Ukraina dan Iran dalam jangka panjang, cara paling aman adalah dengan membangun kapasitas produksi sendiri. Negara-negara seperti Maroko dan Mesir tengah melakukannya mengingat cadangan fosfat yang berlimpah meski masih bergantung pada pasokan sulfur negara-negara Teluk untuk proses produksinya. Grup Dangote dari Nigeria juga berencana memperluas produksi dan merencanakan pabrik urea baru di Nigeria dan Ethiopia.

Menurut Anja Berretta, cara terbaik adalah memproduksi dan mendistribusikan pupuk secara besar-besaran di beberapa lokasi karena, "Tidak setiap negara memiliki kondisi terbaik untuk membangun produksi pupuk sendiri. Di sinilah rantai pasokan regional memainkan peran yang sangat penting, dengan mengidentifikasi tiga atau empat negara di suatu wilayah yang memiliki kondisi yang memungkinkan untuk membangun produksi pupuk, dan mereka kemudian memasok seluruh wilayah tersebut."

Membangun ketahanan dengan mengurangi hambatan perdagangan

Di sinilah Zona Perdagangan Bebas Afrika (AfCFTA) berperan. Jika produk-produk tidak terhambat oleh batas negara, potensi bagi investor swasta menjadi jauh lebih besar. Meskipun AfCFTA telah berlaku sejak 2021, berbagai faktor masih menghambat kelancaran pergerakan barang lintas batas.

"AfCFTA adalah bagian sentral dari solusi,” kata Duta Besar UA Nyamitwe menanggapi dampak blokade Hormuz, "Di Uni Afrika, kami meyakini bahwa melalui implementasi cepat AfCFTA, negara-negara Afrika dapat membangun rantai pasok regional yang lebih tangguh di sektor-sektor kritis seperti pertanian, energi, kesehatan, dan produksi.”