Terjebak di Selat Hormuz selama hampir 100 hari — 'Hanya ada satu jalan keluar'

Pada awal perang, banyak perusahaan pelayaran menawarkan gaji lebih tinggi dan tunjangan tambahan agar pelaut tetap bertahan, kata Kamil, pelaut Pakistan yang menggunakan nama samaran.

Kini perusahaan menghadapi kerugian besar. Sehingga mereka memberi tahu staf bahwa siapa pun yang ingin pergi dapat melakukannya, sambil mengurangi gaji dan tunjangan, tambahnya.

Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya dan siapa yang akan menggantikan mereka nanti masih belum jelas.

Banyak kontrak pelaut telah berakhir dan rotasi awak skala besar sudah seharusnya dilakukan.

Namun mengingat situasi, akan sulit menemukan cukup tenaga untuk mengoperasikan kapal-kapal ini—bahkan setelah perang berakhir.

"Krisis ini menunjukkan betapa berbahayanya pekerjaan ini," kata Kamil. "Banyak pelaut mungkin akan memandang profesi ini secara berbeda."

Ia khawatir akses ke jalur pelayaran internasional akan menjadi alat dalam konflik di masa depan.

Masood, sang koki, juga mulai mempertimbangkan kembali kariernya sebagai pelaut. Kontraknya tinggal satu bulan lagi.

Namun sebelum membuat keputusan besar, ia hanya berharap dapat kembali ke Pakistan dan membawa hadiah dari Dubai untuk keluarganya: boneka Barbie untuk putrinya dan pesawat mainan untuk putranya.

"Saya pikir saya akan segera pulang, tetapi sekarang kami masih terjebak di dekat Selat Hormuz tanpa rencana masa depan yang jelas," katanya.

"Setiap hari keluarga saya bertanya kapan saya akan kembali, tetapi saya tidak punya jawaban untuk mereka."

Ada sejumlah kapal berhasil melintas—diperkirakan 750 kapal sejak 28 Februari, menurut perusahaan data maritim Kpler.

Pemiliknya tampaknya mengandalkan diplomasi langsung internasional dengan Iran. Sebagian besar berasal dari China, India, dan Pakistan, kata Dr Jonathan Schroden dari CNA, organisasi riset nirlaba berbasis di Washington DC.

Tampaknya mereka juga "membayar biaya beberapa juta dolar per kapal", tambahnya.

Diplomasi kini menjadi harapan terbaik bagi Banglar Joyjatra. Pemerintah Bangladesh bekerja sama dengan pemiliknya, Bangladesh Shipping Corporation (BSC) agar kapal itu bisa bertolak dari Selat Hormuz.

Namun hal itu juga terbukti sulit.

Direktur Pelaksana BSC, Komodor Mahmudul Malek, mengatakan Bangladesh awalnya setuju membayar biaya yang diminta Iran.

Namun rencana itu dibatalkan setelah AS mengancam sanksi terhadap negara mana pun yang melakukannya.

"Kami sekarang berada dalam krisis ganda," katanya.