Akankah Israel Memperluas Kendalinya di Selatan Lebanon?
Warga yang mengungsi dari kota-kota di Lebanon bagian selatan akibat perintah evakuasi militer Israel kini khawatir Israel akan menduduki…
“Skala dan simbolisme operasi ini mengingatkan pada pendudukan Israel tahun 1982, dan menunjukkan kemungkinan pembentukan kembali zona keamanan jangka panjang,” ungkap laporan tersebut.
Namun, hal itu dibantah oleh Yossi Kuperwasser, kepala Jerusalem Institute for Strategy and Security sekaligus mantan kepala divisi riset militer Israel. Menurutnya, Israel sebenarnya belum masuk sejauh itu ke wilayah Lebanon.
"Jarak yang ingin dicapai militer di Lebanon, dan yang telah disetujui pemerintah, adalah sekitar 10 kilometer dari perbatasan—agar komunitas kami di sisi selatan perbatasan terlindung dari tembakan langsung rudal anti-tank," kata Kuperwasser kepada DW.
Ia mengakui memang ada perdebatan soal apakah perlu masuk lebih jauh lagi ke Lebanon.
"Kami membayar harga mahal akibat serangan drone hampir setiap hari, dan ada korban jiwa, jadi itu mungkin memengaruhi perdebatan," katanya. "Tapi sejauh yang saya tahu, belum ada keputusan baru untuk melampaui garis kuning."
Meski begitu, ia menambahkan bahwa kekhawatiran warga Lebanon bagian selatan tetap beralasan. "Karena semakin besar tekanan yang diberikan kepada Israel, semakin besar kemungkinan Israel mengevaluasi ulang kebijakan itu."
Zona keamanan atau ekspansi wilayah?
Saat ini, menurut David Wood, analis senior Lebanon di lembaga think tank International Crisis Group, warga Lebanon tidak terlalu khawatir soal kemungkinan “pendudukan Israel meluas hingga ke Beirut.” Namun, mereka tetap cemas bahwa pasukan Israel bisa bergerak lebih jauh ke wilayah lain di Lebanon bagian selatan, seperti Nabatieh.
"Menurut saya, inti dari apa yang sedang terjadi sekarang adalah bahwa mereka (Israel) merasa memiliki kebebasan bertindak," kata H.A. Hellyer, peneliti senior di Royal United Services Institute for Defense and Security Studies di London dan Center for American Progress.
"Namun, mereka tahu kebebasan bertindak ini tidak akan bertahan selamanya, tidak di bawah pemerintahan Trump, dan tentu tidak di bawah siapapun setelahnya. Jadi, saya pikir mereka memanfaatkan momen ini untuk menarik garis-garis baru, menciptakan zona-zona keamanan semacam itu," ungkapnya.
Meski pasukan Israel memang menarik diri dari satu kota di Lebanon selatan pekan lalu, Hellyer mengatakan bahwa sejarah menunjukkan zona keamanan Israel sering berubah menjadi wilayah yang diduduki atau dicaplok secara permanen. Ia mencontohkan Dataran Tinggi Golan di Suriah serta pernyataan terbaru Netanyahu soal mengendendalikan 70% wilayah Gaza.
"Ini adalah bagian dari apa yang saya sebut sebagai supremasi Israel," jelas Hellyer, merujuk pada konsep hubungan internasional "paramountcy" yang menggambarkan bagaimana negara-negara kuat mengendalikan negara yang lebih lemah. "Intinya mereka yang memegang kendali penuh, mereka bisa melakukan apa yang mereka mau, tidak ada yang bisa berkata tidak, dan hukum serta aturan tidak lagi berlaku."
Meski begitu, Hellyer dan Wood dari Crisis Group sama-sama berpendapat bahwa masih ada cara untuk mengendalikan pasukan Israel di Lebanon, terutama dengan melibatkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan lainnya, termasuk Jerman.
"Mereka bahkan tidak perlu menjatuhkan sanksi kepada Israel," kata Hellyer. "Mereka hanya perlu berkata, 'kami tidak akan lagi mendukung ini'."
"Sebagai sekutu utama Israel, AS harus menekan para pemimpin Israel untuk benar-benar mematuhi gencatan senjata, kemudian mulai menarik pasukan dan memberi jalan bagi tentara Lebanon untuk masuk dan menegakkan kendali," kata Wood.
Ia menambahkan bahwa rencana zona penyangga Israel di Lebanon bagian selatan pada akhirnya tidak berjalan, karena Hizbullah tetap meluncurkan drone dan roket ke Israel serta menimbulkan korban di pihak tentara Israel.
