KTT G7 Dimulai, Iran dan Ukraina Jadi Sorotan Utama

KTT G7 tahun ini resmi dibuka pada Rabu malam (17/6) dengan agenda padat yang didominasi upaya menghidupkan kembali proses perdamaian Rusia-Ukraina, di tengah ketidakpastian yang sempat muncul terkait kehadiran Presiden AS Donald Trump sebelum ia akhirnya tiba tepat waktu di Hotel Royal, Evian.

Jerman, Prancis, dan Inggris mendorong pendekatan baru dengan melibatkan Amerika Serikat lebih erat, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dijadwalkan untuk bergabung dalam pertemuan tersebut.

Di saat yang sama, Uni Eropa resmi meluncurkan kembali pembicaraan aksesi Ukraina yang sempat tertunda selama lebih dari 2 tahun. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyebutnya sebagai “langkah bersejarah”, sedangkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan, “Kyiv telah memenuhi tugasnya, kini giliran UE.”

Von der Leyen menilai Ukraina masih berada dalam posisi kuat, sementara tekanan sanksi terhadap Rusia terus meningkat. “Kini tantangannya adalah mengubah tekanan terhadap Rusia menjadi meja perundingan,” menjadi nada yang mengemuka menjelang pembahasan para pemimpin G7.

Perhatian pun tertuju pada Trump: apakah ia akan mendukung strategi Eropa untuk menekan Moskow atau menawarkan jalannya sendiri menuju perdamaian, terutama setelah percakapan telepon terbarunya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Namun, sebelum KTT dimulai, Trump kembali memicu ketegangan transatlantik dengan mengancam mengenakan tarif 100 persen terhadap anggur dan sampanye Prancis jika Paris tidak mencabut pajak digital 3 persen atas perusahaan teknologi AS.

“Jika mereka tetap melakukannya, saya tidak punya pilihan selain mengenakan tarif 100 persen terhadap semua sampanye dan semua anggur dari Prancis,” kata Trump kepada New York Post.

Ancaman itu memicu kekhawatiran eksportir Prancis yang sangat bergantung pada pasar AS. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa pajak digital merupakan bagian dari kedaulatan Eropa. “Ini adalah bagian dari hukum kami. Bukan Amerika Serikat yang menentukan hukum bagi Eropa,” ujarnya.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha