TRIBUNNEWS.COM - Sushila Karki ditetapkan sebagai Perdana Menteri Nepal setelah KP Sharma Oli, orang yang sebelumnya menjabat di posisi tersebut, mengundurkan diri.

Para demonstran yang terdiri dari beberapa kelompok, mencapai kemufakatan dan memilih Karki sebagai pemimpin sementara Nepal.

Penunjukkannya segera diumumkan di media sosial dan disambut gembira. Ia kemudian dilantik oleh Presiden Ram Chandra Paudel, 12 September.

Karki memiliki reputasi yang positif di Nepal. Ia adalah mantan Hakim Agung perempuan pertama di negeri tersebut dan menjabat tahun 2016 dan 2017.

Baca juga: Pihak Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Aksi Demo Berujung Kericuhan di Nepal

Ia disegani karena perlawanannya yang kuat terhadap praktik korupsi.

Karki lahir pada tahun 1952 dari keluarga petani di desa Shankarpur. Ia menyelesaikan studi magister hukum dari Universitas Hindu Banaras di India.

Pada tahun 1990-an, Karki turun ke jalan menentang sistem panchayat, bentuk pemerintahan terpusat yang mengkonsolidasikan kekuasaan raja. Karena aksinya, ia dipenjara.

Untuk saat ini, Karki adalah sosok yang bisa dipercaya oleh kelompok-kelompok pengunjuk rasa. Termasuk tentara.

Namun, sebagai Perdana Menteri, tugas Karki tentu saja sarat tantangan dan jauh dari kata mudah, antara lain, seperti dikutip Awaz the Voice yang memuat artikel jurnalis senior Nepal Shankar Kumar:

1. Memulihkan hukum dan ketertiban

Pemerintah sementara di bawah kepemimpinan Karki harus memulihkan hukum dan ketertiban di seluruh negeri.

Memulihkan hukum dan ketertiban akan menjadi tugas terberatnya yang pertama, karena saat ini banyak aksi vandalisme dan kekerasan.

Termasuk pembakaran masih terjadi di beberapa wilayah di negara tersebut.

Setidaknya 11.505 narapidana, telah melarikan diri dari berbagai penjara. Aparat harus segera menanangkap kembali dan menjebloskan mereka ke penjara.

Sejauh ini aparat baru menangkap kembali sekira 1,459 narapidana yang melarikan diri.

Masih banyak yang berkeliaran bebas, dan hal itu dapat menimbulkan tantangan serius bagi situasi hukum dan ketertiban di negara ini.