TRIBUNNEWS.COM - Mantan Panglima Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran memperingatkan Arab Saudi, Turki, dan Irak bahwa mereka berisiko menjadi target serangan Israel jika gagal membentuk "koalisi militer" untuk menghadapi entitas Zionis tersebut.

IRGC adalah adalah pasukan militer elit Iran yang beroperasi terpisah dari tentara reguler dan melapor langsung kepada Pemimpin Tertinggi.

Mengutip PressTV, mantan panglima IRGC Mohsen Rezaee (Mohsen Rezaei) menyampaikan seruan itu melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Sabtu (13/9/2025).

Rezaee menyarankan agar KTT Darurat Arab-Islam yang akan digelar oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di ibu kota Qatar, Doha, pada Senin (15/9/2025), secara serius mempertimbangkan kemungkinan agresi tersebut.

“Jika KTT gagal mengambil langkah nyata untuk merespons agresi rezim Zionis terhadap lima negara Muslim dan genosida di Gaza, maka Arab Saudi, Turki, dan Irak juga harus bersiap menghadapi pesawat tempur serta bom rezim itu,” ujarnya.

Rezaee, yang juga anggota Dewan Penentuan Kebijaksanaan—badan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei—menyebut lima negara yang dimaksud adalah Lebanon, Suriah, Yaman, Iran, dan yang terbaru Qatar.

“Sebelum rezim itu menyerang negara-negara kawasan satu per satu, koalisi militer harus dibentuk untuk menghadapinya,” tegasnya.

Pernyataan ini muncul setelah surat kabar Israel Haaretz dalam sebuah opini memperingatkan bahwa serangan udara terbaru di Qatar, yang menargetkan pimpinan Hamas, bisa membuka front baru melawan Turki.

Namun, Haaretz menyebut langkah itu berpotensi membawa konsekuensi “bencana.”

Para analis yang dikutip juga menilai konfrontasi dengan Turki akan jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan di Doha.

Sementara itu, Times of Israel melaporkan bahwa Israel sebelumnya menunda operasi serupa di Turki karena statusnya sebagai anggota NATO, dan memilih Qatar sebagai target alternatif.

Baca juga: Mengenal Golden Horizon, Rudal Rahasia yang Ditembakkan Israel ke Qatar dari Langit Arab Saudi

Meski begitu, laporan tersebut sulit diverifikasi.

Pihak Turki menolak klaim-klaim tersebut.

 Seorang mantan pejabat senior militer Turki yang berbicara secara anonim kepada Middle East Eye menyebut laporan itu manipulatif.

“Jika tidak ada ancaman langsung, Turki tidak akan dan tidak seharusnya merespons provokasi media sosial,” ujarnya.