Macron Cari Jalan Keluar dari Kebuntuan Politik Prancis, PM Baru Segera Diumumkan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menunjuk perdana menteri baru dalam waktu 48 jam ke depan, yang artinya paling lambat pada besok, Jumat (10/10/2025).

Ini adalah sebuah langkah krusial dalam upaya terbarunya untuk memetakan jalan keluar dari krisis politik terburuk selama masa kepresidennya.

Pengumuman dari Istana Elysee ini sekaligus menepis spekulasi tentang kemungkinan diadakannya pemilihan umum (pemilu) dadakan.

Krisis ini bermula setelah pemilihan umum dadakan pada Juli 2024 yang menghasilkan parlemen tanpa mayoritas, sehingga sulit meloloskan undang-undang penting, termasuk anggaran negara.

Dalam upaya meredam gejolak tersebut, Macron menunjuk Perdana Menteri Sébastien Lecornu pada bulan September, yang menjadi PM kelima dalam dua tahun terakhir. 

Namun, kabinet baru yang diumumkan Lecornu pada Minggu malam menuai kritik tajam dari berbagai pihak karena dipenuhi oleh wajah-wajah lama dari pemerintahan sebelumnya.

Hanya 14 jam setelah pengumuman kabinet tersebut, Lecornu mengundurkan diri, mencatatkan masa jabatan terpendek dalam sejarah modern Prancis, dikutip dari BBC.

Namun, ia diberi tugas baru oleh Macron untuk mengadakan pembicaraan selama 48 jam guna mencari konsensus antarpartai politik demi membentuk pemerintahan yang bisa diterima semua pihak.

Keputusan Macron untuk bergerak maju dengan penunjukan PM baru ini menyusul pembicaraan intens selama dua hari oleh Perdana Menteri Sebastien Lecornu yang akan lengser.

Misi Lecornu, yang diminta langsung oleh Macron, adalah untuk menjajaki konsensus di antara para pemimpin partai politik setelah kabinet yang ia umumkan pada Minggu ditolak mentah-mentah oleh sekutu dan oposisi, menjadikannya pemerintahan terpendek dalam sejarah Prancis modern, hanya berdurasi 14 jam.

“Atas dasar ini, Presiden Republik akan menunjuk Perdana Menteri dalam 48 jam ke depan,” kata pernyataan itu, dikutip dari Al Jazeera.

Baca juga: Belum Genap Sebulan Menjabat, Perdana Menteri Baru Prancis Lecornu Mengundurkan Diri

Misi Lecornu dan Penolakan Pemilu Dini

Dalam pembicaraannya, lecornu menyimpulkan bahwa mayoritas anggota parlemen menolak parlemen dibubarkan untuk pemilu awal.

"Ada mayoritas di parlemen dan merekalah yang ingin menghindari pemilihan umum ulang," kata Lecornu.

Mayoritas parlemen, menurut Elysee, menunjukkan adanya "platform untuk stabilitas" yang dapat memungkinkan anggaran negara disahkan pada akhir tahun. 

Anggaran ini sangat mendesak mengingat krisis utang nasional Prancis yang melumpuhkan, kini mencapai 3,4 triliun Euro, tertinggi ketiga di zona Euro.

Lecornu, yang merupakan PM kelima yang diangkat Macron dalam waktu kurang dari dua tahun, telah berupaya keras.

Ia mengatakan bahwa misinya telah selesai.

Meskipun misinya selesai, ia mengisyaratkan bahwa pemerintahan baru harus bersifat lebih teknokratis dan kurang politis, serta "benar-benar terputus dari ambisi presiden mana pun untuk tahun 2027," sebuah upaya untuk mengurangi perpecahan yang didorong oleh ambisi politik.

Perpecahan Parlemen dan Tekanan Oposisi

Kebuntuan politik ini berakar pada pemilu dadakan yang diumumkan Macron tahun lalu, yang menghasilkan parlemen yang terpecah dan tidak memiliki mayoritas suara.

Tanpa mayoritas, parlemen kesulitan meloloskan undang-undang penting, termasuk anggaran tahunan, yang vital untuk mengatasi krisis utang.

Dua PM pendahulu Lecornu, Michel Barnier dan Francois Bayrou, juga digulingkan karena anggaran penghematan. 

Kini, dengan usulan pemotongan anggaran yang memicu protes nasional dan oposisi yang gencar, tantangan bagi PM baru akan sangat besar.

Partai oposisi sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen tetap menyerukan pemilu baru dan berjanji menolak pemerintahan baru mana pun. 

Sementara itu, kelompok kiri radikal France Unbowed (LFI) menuntut "pengunduran diri dan kepergian Emmanuel Macron."

Baca juga: Presiden Prancis Salahkan Rusia Atas Tewasnya Jurnalis Foto yang Jadi Saksi Pengepungan Kiev

Bahkan sekutu dekat Macron, termasuk mantan PM Edouard Philippe dan anak didiknya Gabriel Attal, menunjukkan keraguan, dengan Philippe bahkan melontarkan gagasan pengunduran diri presiden.

Meski demikian, Lecornu menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengganti presiden, dan Prancis membutuhkan sosok pemimpin yang stabil dan diakui di tingkat internasional. 

"Ini bukan saatnya untuk mengganti presiden," kata Lecornu.

Macron sendiri belum berbicara di depan publik sejak pengunduran diri Lecornu, namun dijanjikan akan menyampaikan pandangan dan rencana dalam waktu dekat.

(Tribunnews.com/Farra)

Artikel Lain Terkait Presiden Emmanuel Macron