Apa Tugas Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza setelah Disahkan oleh PBB?

Ringkasan Berita:

• Dewan Keamanan PBB secara resmi telah mengesahkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
• Mandat utama ISF adalah melaksanakan demiliterisasi wilayah Gaza serta membangun kerangka pemerintahan transisi.
• Lantas, apa saja yang akan dilakukan ISF setelah secara resmi dibentuk oleh DK PBB?

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Keamanan PBB telah memberikan suara mayoritas untuk menyetujui rencana perdamaian yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Senin (17/11/2025) waktu setempat.

Keputusan ini secara resmi mengesahkan pengerahan pasukan internasional di wilayah tersebut.

Resolusi ini menandai otorisasi dimulainya fase kedua dari rencana 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS, termasuk pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Mandat utama ISF adalah melaksanakan demiliterisasi wilayah Gaza serta membangun kerangka pemerintahan transisi.

Dikutip dari BBC, pemungutan suara di DK PBB menunjukkan dukungan kuat, di mana resolusi tersebut didukung oleh 13 negara anggota.

Di antara negara-negara pendukung termasuk Inggris, Prancis, dan Somalia.

Tidak ada negara anggota yang memberikan suara menentang proposal tersebut.

Namun, dua anggota tetap DK PBB, yaitu Rusia dan China, memilih untuk abstain dari pemungutan suara.

Lantas, apa saja tugas ISF selama di Gaza?

Nantinya, ISF memiliki tugas untuk melakukan demiliterisasi wilayah Gaza, termasuk melucuti senjata dan membongkar infrastruktur militer kelompok non-negara.

Pasukan ini diharapkan dapat mengamankan kawasan, mendukung demiliterisasi, dan menjamin keselamatan warga sipil Palestina.

Baca juga: PBB Setujui Resolusi AS untuk Kirim Pasukan Internasional ke Gaza, Ini Daftar Negara yang Terlibat

Selain itu, resolusi ini juga mengundang negara-negara anggota untuk berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian (BoP).

Dewan yang sementara akan dipimpin oleh Presiden Trump ini berfungsi sebagai badan transisi, bertanggung jawab untuk memandu upaya rekonstruksi dan menghidupkan kembali ekonomi di Gaza hingga akhir tahun 2027.

Langkah ini menyusul penerimaan fase awal kerangka 20 poin Trump oleh Israel dan Hamas bulan lalu, yang mencakup gencatan senjata dalam konflik dua tahun mereka serta kesepakatan pembebasan sandera Israel.

Hamas Menolak, PA Menyambut Baik

Meskipun mendapat dukungan mayoritas, resolusi ini menuai penolakan keras dari Hamas.