"China sangat menyesalkan dan menentang hal itu, dan telah menyampaikan keberatan resmi kepada UE," ujar Guo Jiakun.

Menurutnya, pemerintah China, sangat mengutamakan promosi dan perlindungan HAM serta menemukan jalur penegakan HAM sesuai kondisi nasionalnya.

"Isu Xinjiang, Xizang, dan Hong Kong adalah urusan internal China. Kedua wilayah menikmati stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, solidaritas etnis, dan peningkatan kesejahteraan," kata Guo.

Ia menambahkan bahwa penerapan One Country, Two Systems (satu negara, dua sistem) di Hong Kong tetap memberikan ruang kebebasan yang luas sesuai hukum yang berlaku.

"Situasi HAM di UE justru memburuk, termasuk diskriminasi rasial, pelanggaran hak pengungsi, pembatasan kebebasan berbicara, intoleransi terhadap kelompok agama, ketidakadilan peradilan, dan kekerasan terhadap perempuan," ujar Guo.

Menurutnya, UE menutup mata terhadap masalah internal namun menuduh negara lain secara tidak bertanggung jawab.

Guo mendesak UE melakukan introspeksi, menghormati fakta, melihat pencapaian HAM China secara objektif, serta menghentikan politisasi isu HAM sebagai alat diplomasi.

"UE harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih HAM," kata Guo Jiakun.

SUMBER