Zelensky Siap Gelar Pemilu Jika Ada Gencatan Senjata, Desak Jaminan Keamanan

Ringkasan Berita:

• Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan siap menggelar pemilihan umum jika tercapai gencatan senjata dengan Rusia dan ada jaminan keamanan.
• Zelensky menyebut pemilu hanya bisa dilakukan setelah gencatan 60–90 hari, dukungan parlemen, serta infrastruktur keamanan memadai.
• Isu ini mencuat usai sorotan AS, sementara Uni Eropa menegaskan Zelensky tetap presiden sah.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pemerintahnya siap menyelenggarakan pemilihan umum apabila gencatan senjata dengan Rusia dapat dicapai dan diikuti jaminan keamanan yang memadai.

Zelensky menegaskan, saat ini Ukraina tidak mempersiapkan referendum apa pun terkait perjanjian damai.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan jurnalis mengenai kemungkinan proses politik di tengah perang.

“Hari ini saya sekali lagi menekankan kepada mitra kami bahwa saya siap untuk pemilihan umum,” kata Zelensky.

Ia menambahkan isu pemilu kembali mengemuka setelah dibahas oleh Amerika Serikat.

Ia menjelaskan, pemilu hanya dapat digelar jika terdapat gencatan senjata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai contoh, gencatan senjata selama 60 hingga 90 hari yang disepakati bersama Rusia dan mitra internasional Ukraina.

Selain itu, dibutuhkan kerja sama parlemen untuk menyesuaikan regulasi.

Zelensky juga menekankan perlunya infrastruktur keamanan agar pemungutan suara berlangsung sah dan adil.

Menurut laporan Suspіlne Media, Zelensky menilai referendum nasional belum menjadi opsi.

Ia menilai referendum berpotensi semakin mempersulit kehidupan warga yang telah terdampak perang berkepanjangan.

Baca juga: Ukraina Hantam Kapal Selam Rusia di Novorossiysk dengan Drone Bawah Laut, SBU Klaim Serangan Perdana

Hal senada juga dilaporkan LB.ua, portal berita independen asal Ukraina.

Media tersebut menyebut pemerintah berupaya menghindari keputusan politik yang kompleks di tengah situasi darurat.

Isu pemilu kembali menguat setelah Presiden AS Donald Trump mempertanyakan absennya pemilihan di Ukraina selama masa perang.