Resolusi tersebut ditolak dengan selisih suara tipis.

Penolakan itu terjadi di tengah pengerahan besar-besaran kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan.

CBS News melaporkan, Washington juga telah memerintahkan blokade angkatan laut terhadap kapal tanker minyak yang masuk dan keluar dari pelabuhan Venezuela.

Pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengecam langkah tersebut sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan negaranya.

New York Times melaporkan, angkatan laut Venezuela mulai mengawal kapal-kapal tanker minyak menyusul pengumuman blokade itu.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan atas meningkatnya risiko konflik terbuka antara Washington dan Caracas.

PBB menilai eskalasi militer yang terus berlanjut dapat memperburuk stabilitas kawasan.

Akar Ketegangan Venezuela dan Amerika Serikat

Ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat muncul karena beberapa faktor ekonomi, politik, dan keamanan yang saling terkait.

AS memberlakukan sanksi ketat terhadap ekspor minyak Venezuela sejak pemerintahan Trump pertama (2017) untuk menekan Presiden Nicolás Maduro.

Sanksi ini membatasi akses perusahaan minyak milik negara Venezuela (PDVSA) ke pasar global, sehingga Venezuela terpaksa menjual minyak ke China dengan diskon besar.

Karena minyak adalah sumber pendapatan utama Venezuela, sanksi ini menimbulkan tekanan ekonomi yang besar.

Militer AS menyita kapal tanker minyak Skipper, dan Trump memerintahkan blokade “total” terhadap kapal tanker Venezuela yang terkena sanksi.

Venezuela menuduh tindakan ini bertujuan mencuri kekayaan nasional, termasuk minyak, tanah, dan mineral.

Trump menyebut rezim Maduro sebagai “organisasi teroris asing” dan menuduh Venezuela terlibat penyelundupan narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia.

Langkah ini meningkatkan ketegangan politik dan memperkuat narasi bahwa AS ikut campur dalam kedaulatan Venezuela.

Baca juga: Konflik AS-Venezuela: Pentagon Akui 4 Tewas dalam Serangan Kapal, Legalitas Operasi AS Disorot