Ringkasan Berita:

• Laporan IMF menyoroti rendahnya akuntabilitas sektor publik hingga minimnya transparansi kebijakan.
• Kelemahan institusional dinilai sebagai akar stagnasi ekonomi dan krisis fiskal berulang.
• Pemerintah Pakistan menyikapi laporan IMF sebagai peluang reformasi, bukan kecaman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) menyoroti dugaan korupsi sistemik serta lemahnya kualitas lembaga pemerintahan di Pakistan. 

Temuan tersebut tertuang dalam Penilaian Diagnostik Tata Kelola dan Korupsi terbaru IMF yang dibahas dalam pertemuan antara perwakilan IMF dan pemerintah Pakistan.

Laporan tersebut memaparkan gambaran mengenai kondisi tata kelola negara di Asia Selatan itu. 

IMF mengidentifikasi lemahnya akuntabilitas sektor publik, proses pengambilan kebijakan yang tidak transparan, serta besarnya pengaruh kelompok elit dalam mengendalikan sektor-sektor ekonomi strategis.

Kondisi tersebut dinilai memperparah stagnasi ekonomi dan membuat Pakistan terus terjebak dalam siklus krisis fiskal yang berulang.

Alih-alih menyangkal temuan tersebut, Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb memilih pendekatan yang berbeda.

Ia menyebut laporan IMF bukan sebagai kritik, melainkan sebagai momentum untuk mendorong perubahan.

“Kami melihat laporan ini sebagai sebuah katalis untuk mempercepat reformasi tata kelola yang telah lama dibutuhkan Pakistan,” ujar Aurangzeb, dikutip dari Daily Mirror, Selasa (23/12/2025).

Aurangzeb menegaskan bahwa laporan IMF harus dibaca dalam konteks tantangan struktural jangka panjang yang telah dihadapi Pakistan selama beberapa dekade.

“Ini bukan kecaman terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. Sebaliknya, laporan ini memberikan peta jalan yang jelas untuk memperkuat institusi negara dan memperbaiki tata kelola,” katanya.

Namun, di balik pernyataan optimistis tersebut, laporan IMF secara gamblang menyoroti kerusakan institusional yang dinilai telah mengakar. IMF menyebut bahwa kelemahan tata kelola tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga meluas hingga ke level provinsi dan lokal.

Tata Kelola dan Kinerja Ekonomi Pakistan

Jaringan kepentingan yang kuat, menurut laporan itu, kerap memengaruhi kebijakan publik untuk melindungi kepentingan sendiri, sekaligus membatasi persaingan dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

IMF menilai kondisi tersebut bukanlah fenomena baru, tetapi telah berlangsung lama dan dibiarkan tanpa penanganan serius.

Dalam laporan itu, IMF tidak menyebut aktor atau pusat kekuasaan tertentu, namun menekankan bahwa struktur pemerintahan Pakistan cenderung menguntungkan segelintir pihak, sementara dampaknya ditanggung oleh perekonomian secara keseluruhan.