Ringkasan Berita:

• Sejumlah kota di Eropa memicu kontroversi setelah merevisi tradisi Natal dengan alasan inklusivitas, seperti instalasi modern adegan kelahiran Yesus di Brussel yang menuai kritik dan perusakan.
• Di Inggris, sebuah museum mengusulkan “dekolonisasi” Santa Claus
• Beberapa sekolah juga mengganti istilah Sweter Hari Natal, yang memicu kecaman politisi dan publik.

TRIBUNNEWS.COM – Di sejumlah wilayah Eropa, semakin banyak pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga yang didanai publik menghadapi reaksi keras setelah mengubah cara penyajian tradisi Natal.

Perubahan ini dilakukan dengan alasan menerapkan pendekatan Natal yang dinilai lebih “inklusif”.

Mengutip Fox News, di Belgia, kontroversi mencuat bulan ini setelah Brussel meluncurkan reinterpretasi modern adegan kelahiran Yesus di Grand Place.

Instalasi tersebut menampilkan figur tanpa wajah dan dipromosikan sebagai karya seni kontemporer yang inklusif.

Namun, instalasi itu kemudian dirusak dan menuai kritik tajam dari politisi serta warga setempat, menurut Catholic News Agency.

Reaksi juga meluas di dunia maya.

Pemain tim nasional sepak bola Belgia, Thomas Meunier, memicu perhatian luas setelah mengomentari isu tersebut di platform X.

Ia menulis, “Kita telah mencapai titik terendah, dan kita terus menggali."

Cuitan itu dibagikan ribuan kali di X.

Wali Kota Brussel, Philippe Close, anggota Partai Sosialis, membela keputusan tersebut dalam konferensi pers pada Jumat (19/12/2025).

Ia menyebut pemerintah kota berupaya menjaga keseimbangan selama musim liburan.

“Pada periode Natal ini, kita perlu mengurangi kemeriahannya,” kata Close.

Baca juga: Daftar Negara yang Tidak Merayakan Natal pada Tanggal 25 Desember

Ia menambahkan, meskipun Brussel memilih tetap mempertahankan pajangan adegan kelahiran Yesus, sejumlah kota lain justru telah menghapusnya sepenuhnya.

“Adegan kelahiran Yesus yang lama telah digunakan selama 25 tahun dan menunjukkan banyak kerusakan,” ujar Close.

“Sudah saatnya mengambil arah baru. Kami sangat senang dengan karya Victoria-Maria dan ingin memastikan sang seniman tidak diserang secara pribadi.”

Dekolonisasi Santa Claus

Di Inggris Raya, sebuah museum yang didanai dana publik juga memicu kemarahan setelah menerbitkan blog yang menyarankan agar figur Sinterklas perlu “didekolonisasi,” menurut The Sun.

Tulisan tersebut, yang pertama kali diterbitkan dua tahun lalu, ditulis oleh Simone LaCorbinière, Kepala Bersama Perubahan Budaya di Museum Brighton and Hove.

Ia berpendapat bahwa citra tradisional Sinterklas “terlalu putih dan terlalu maskulin,”.

Ia juga mengkritik konsep satu sosok yang menilai anak-anak melalui daftar “nakal atau baik.”

LaCorbinière mendorong para orang tua untuk membayangkan Santa sebagai figur yang lebih beragam dan merayakan pertukaran budaya.

“Biarkan Santa belajar tentang budaya yang berbeda, alih-alih menghakimi mereka,” tulisnya.

Ia juga menyarankan agar cerita Natal menggambarkan Santa mengalami berbagai tradisi di seluruh dunia.

Selain itu, ia mengusulkan kehadiran “Ibu Natal,” dengan alasan bahwa patriarki dan kolonialisme kerap berjalan beriringan.

Pernyataan tersebut menuai kecaman dari sejumlah politisi.

Anggota parlemen senior Partai Konservatif, Sir Alec Shelbrooke, menyebut inisiatif tersebut sebagai langkah yang keliru.

“Di saat yang seharusnya dipenuhi kebaikan dan kegembiraan, para aktivis 'sadar' justru tampak ingin membuat semua orang menderita. Ini merupakan penggunaan dana pembayar pajak yang sangat buruk,” ujarnya.

Baca juga: 100 Ucapan Perayaan Natal 2025 Spesial untuk Orang Terkasih, Lengkap dengan Sejarah Perayaannya

Tidak Ada Lagi Sweter Natal

Di wilayah lain di Inggris, sejumlah sekolah juga mendapat sorotan karena membatasi penggunaan pakaian bertema Natal atau mengganti nama acara liburan, menurut GB News.

Beberapa sekolah dilaporkan mengganti Sweter Natal dengan istilah pakaian “musim dingin” atau “musiman” yang lebih umum guna menghindari referensi keagamaan.

Musik Natal dalam Bahaya

Di Inggris, bernyanyi bersama lagu-lagu Natal yang mengandung lirik yang dianggap “menyinggung” di pub atau restoran berpotensi segera dilarang berdasarkan undang-undang baru.

Peringatan tersebut disampaikan oleh seorang aktivis kebebasan berbicara, seperti dilansir GB News.

Para kritikus khawatir kebiasaan menyanyikan lagu Natal favorit sambil menikmati minuman di pub tidak akan bisa dilakukan lagi seiring berlakunya Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan baru dari Partai Buruh.

Berdasarkan undang-undang yang disahkan pekan ini, pengusaha diwajibkan untuk mencegah pelecehan terhadap staf yang mencakup “semua karakteristik yang dilindungi,” seperti usia, disabilitas, agama, orientasi seksual, dan ras.

Pendiri Free Speech Union sekaligus anggota parlemen seumur hidup dari Partai Konservatif, Toby Young, sebelumnya memperingatkan bahwa aturan tersebut dapat memicu apa yang ia sebut sebagai “larangan bercanda,” yang berpotensi berdampak pada tempat-tempat seperti pub dan bar.

Ia mengatakan kepada para menteri awal tahun ini bahwa jika itu tidak diubah, ketentuan tersebut akan menjerumuskan para pengusaha ke dalam “rawa hukum.”

“Hal itu akan memaksa mereka mengeluarkan banyak biaya untuk memperoleh dan menerapkan nasihat hukum, serta hampir pasti berdampak buruk pada kebebasan berbicara di tempat-tempat seperti pub, bar, restoran, stadion sepak bola, dan universitas, ruang-ruang di mana orang seharusnya bebas menyampaikan pendapat mereka,” ujar Young.

Menurutnya, “larangan bercanda” dapat berujung pada pengawasan terhadap bentuk hiburan ringan yang selama ini dianggap tidak berbahaya di pub, bar, dan restoran.

“Pemerintah tidak mau mendengarkan dan bersikeras bahwa kekhawatiran kami berlebihan. Padahal, larangan musik Natal dan nyanyian lagu Natal hanyalah permulaan,” kata Young kepada The Telegraph.

Baca juga: Tim Jibom-K9 Polda Metro Jaya Sterilisasi Gereja Katedral Jelang Ibadah Natal, Pastikan Tak Ada Bom

“Bersiaplah hidup di negara di mana setiap tempat usaha perhotelan menjadi ‘ruang aman’ yang dikelola secara mikro dan diawasi oleh petugas keamanan beridentitas. Selamat datang di Inggris era Starmer,” tambahnya.

Namun, pemerintah membantah klaim tersebut.

“Ini omong kosong. Undang-Undang Hak Ketenagakerjaan tidak akan memengaruhi hak siapa pun atas kebebasan berbicara yang sah, dan masyarakat tetap dapat menikmati lagu-lagu Natal favorit mereka,” kata seorang juru bicara pemerintah.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)