Kremlin Tolak Komentari 20 Poin Proposal Perdamaian yang Diungkapkan Zelenskyy

Ketegangan kian memanas setelah Revolusi Maidan pada 2014 yang menggulingkan presiden Ukraina yang dianggap pro-Rusia.

Rusia kemudian menganeksasi wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di Donbas antara militer Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia.

Berbagai upaya diplomatik dan perundingan damai telah ditempuh, namun belum berhasil meredam konflik secara menyeluruh.

Situasi mencapai puncaknya pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan invasi militer besar-besaran ke Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut langkah tersebut sebagai “operasi militer khusus” yang, menurutnya, bertujuan melindungi warga di Donbas, mencegah ancaman militer dari Ukraina, serta menolak perluasan NATO ke kawasan timur.

Menanggapi invasi itu, negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi keras terhadap Rusia dan meningkatkan dukungan militer serta bantuan ekonomi bagi Ukraina.

Berikut rangkuman perkembangan terbaru konflik Rusia–Ukraina yang dihimpun dari berbagai sumber.

• Zelenskyy Ungkap 20 Poin Perdamaian yang Direvisi 

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengungkap isi dari 20 poin proposal perdamaian yang diusulkan AS sebelumnya.

Awalnya berisi 28 poin sebelum proposal tersebut dipangkas menjadi 20 poin setelah tim AS bertemu dengan tim Ukraina.

Zelenskyy mengatakan Ukraina menunggu reaksi dari pihak Rusia terkait poin-poin dalam proposal tersebut.

"Jika kita berbicara secara khusus tentang 20 poin yang ada saat ini, maka ini adalah dokumen kerangka kerja yang telah mengalami evolusi signifikan. Ini adalah dokumen yang sebelumnya dimulai dengan 28 poin," kata Zelenskyy, pada hari Rabu.

Media Ukraina Suspilne mempublikasikan salinan dokumen tersebut dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Kedaulatan Ukraina ditegaskan dan diakui oleh semua pihak penandatangan.
2. Perjanjian non-agresi permanen antara Ukraina dan Rusia, dengan sistem pemantauan dan peringatan dini pelanggaran.
3. Ukraina memperoleh jaminan keamanan yang kuat.
4. Kekuatan militer Ukraina dibatasi 800.000 personel pada masa damai.
5. AS, NATO, dan negara Eropa memberi jaminan keamanan setara Pasal 5, dengan sanksi otomatis jika Rusia menyerang; jaminan gugur jika Ukraina menyerang Rusia tanpa provokasi.
6. Rusia menetapkan kebijakan non-agresi terhadap Ukraina dan Eropa dalam hukum nasionalnya.
7. Ukraina mendapat jalur keanggotaan Uni Eropa dan akses istimewa ke pasar Eropa.
8. Disepakati paket pembangunan besar untuk pemulihan, modernisasi, dan investasi Ukraina.
9. Dibentuk dana pemulihan dan kemanusiaan untuk menghimpun hingga 800 miliar dolar AS bagi rekonstruksi dan kompensasi kerusakan.
10. Ukraina mempercepat perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.
11. Ukraina menegaskan status negara non-nuklir sesuai NPT.
12. PLTN Zaporizhzhia dikelola bersama, dengan perbedaan skema usulan antara Ukraina dan AS.
13. Kedua pihak menjalankan program pendidikan toleransi, perlindungan minoritas, dan standar UE.
14. Rusia menarik pasukan dari wilayah tertentu; status wilayah sengketa diatur melalui opsi garis kontak atau zona ekonomi khusus.
15. Rusia dan Ukraina berjanji tidak mengubah pengaturan teritorial dengan kekerasan.
16. Rusia menjamin akses Ukraina ke Sungai Dnieper dan Laut Hitam, serta demiliterisasi Semenanjung Kinburn.
17. Dibentuk komite kemanusiaan untuk pertukaran tawanan, pemulangan warga sipil, dan penanganan korban perang.
18. Ukraina menyelenggarakan pemilu setelah perjanjian ditandatangani.
19. Perjanjian mengikat secara hukum, diawasi Dewan Perdamaian dengan mekanisme sanksi.
20. Setelah disepakati, gencatan senjata total segera diberlakukan.

• Zelenskyy Bersedia Mundur dari Timur jika Rusia Juga Melakukannya

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan ia bersedia menarik pasukan dari jantung industri timur negara itu sebagai bagian dari rencana untuk mengakhiri perang Rusia, jika Rusia juga mundur.

Selain itu, wilayah tersebut harus menjadi zona demiliterisasi yang dipantau oleh pasukan internasional, jika kedua pihak mundur. 

Usulan Ukraina tersebut menawarkan kompromi potensial lain mengenai kendali atas wilayah Donbas, yang telah menjadi titik permasalahan utama dalam negosiasi perdamaian.