Zelensky Buka Opsi Tarik Pasukan dari Donetsk, Sinyal Ukraina Mengalah demi Perdamaian?

Dalam isu energi, rencana ini mengusulkan pembentukan zona ekonomi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia.

Ukraina menuntut penarikan pasukan Rusia dari area tersebut dan menolak usulan pengelolaan bersama antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat.

Di tingkat domestik, Zelensky menegaskan bahwa referendum nasional diperlukan untuk menyetujui keseluruhan rencana perdamaian, termasuk pengaturan zona ekonomi di Donbas.

Selain itu, Ukraina diharapkan menggelar pemilihan umum sesegera mungkin setelah kesepakatan ditandatangani, meskipun negara itu saat ini masih berada di bawah status darurat militer.

Lebih lanjut, akan dibentuk dana investasi sekitar 200 miliar dolar AS yang melibatkan Amerika Serikat dan Eropa untuk mendukung rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Ukraina pascaperang.

Sementara itu, pembahasan mengenai kompensasi atau imbal balik ekonomi kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari jaminan keamanan masih berlangsung dan belum dimasukkan secara resmi ke dalam dokumen.

Secara keseluruhan, rencana 20 poin ini diposisikan sebagai kerangka kompromi diplomatik.

Ukraina membuka ruang penyesuaian militer terbatas tanpa menyerahkan kedaulatan, sementara Rusia didorong menerima penghentian perang di bawah pengawasan internasional.

Sikap Rusia Masih Keras

Namun, implementasi rencana ini masih sangat bergantung pada respons resmi Moskow dan konsistensi dukungan dari sekutu Barat.

Rusia hingga kini masih menunjukkan sikap keras dalam perundingan perdamaian dengan Ukraina.

Moskow bersikeras agar Kyiv menarik pasukannya dari hampir seperempat wilayah Donetsk yang masih dikuasai Ukraina sebagai syarat utama tercapainya kesepakatan damai.

Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mempertegas posisinya dengan menyatakan bahwa Rusia siap mengambil alih seluruh wilayah timur Ukraina secara paksa apabila Ukraina menolak mundur.

Pernyataan tersebut disampaikan Putin bulan ini di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk menghentikan perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.

(Tribunnews.com / Namira)