Zelensky Buka Opsi Tarik Pasukan dari Donetsk, Sinyal Ukraina Mengalah demi Perdamaian?

Ringkasan Berita:

• Zelensky buka opsi tarik pasukan terbatas dari Donetsk sejauh 5–40 km di 25 persen wilayah yang masih dikuasai Ukraina.
• Rencana 20 poin mencakup jaminan keamanan kuat dari AS, NATO, dan Eropa, izin Ukraina mempertahankan 800.000 personel militer, serta pembentukan dana investasi US$200 miliar untuk rekonstruksi pascaperang.
• Namun Rusia bersikap keras, menuntut Ukraina mundur dari hampir seperempat wilayah Donetsk, mengancam akan merebut seluruh Ukraina timur secara paksa jika Kyiv menolak,

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan rencana perdamaian terbaru yang menawarkan kemungkinan pembentukan zona demiliterisasi di wilayah timur Ukraina.

Termasuk opsi penarikan pasukan secara terbatas sejauh 5, 10, atau 40 km di 25 persen wilayah Donetsk, salah satu wilayah administratif utama di kawasan Donbas, Ukraina.

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen 20 poin yang disepakati oleh utusan Amerika Serikat dan Ukraina dalam pertemuan di Florida pada akhir pekan lalu.

Dalam keterangan resmi yang dikutip BBC International, Zelensky menyebut opsi penarikan pasukan secara terbatas dari wilayah Donetsk sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang dengan Rusia yang telah berlangsung hampir empat tahun.

Meski begitu, Zelensky menegaskan bahwa opsi penarikan tersebut bukan bentuk penyerahan wilayah, melainkan bagian dari skema pembentukan zona demiliterisasi atau zona ekonomi bebas yang diawasi secara ketat.

Ukraina nantinya akan menuntut agar wilayah yang ditinggalkan pasukan berat berada di bawah administrasi dan kepolisian Ukraina.

Tak sampai di situ, wilayah yang ditinggalkan rencananya bakal dijaga dengan kehadiran pasukan internasional seperti AS, NATO, dan negara-negara Eropa.

Selain itu, Ukraina turut menuntut penarikan pasukan Rusia dari wilayah lain, seperti Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, dan Kharkiv, serta pembentukan zona ekonomi di sekitar PLTN Zaporizhzhia yang kini diduduki Rusia.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk menguji keseriusan Rusia dalam menghentikan perang.

Dengan menawarkan penarikan terbatas yang bersifat timbal balik, Ukraina ingin melihat apakah Moskow bersedia mengambil langkah serupa atau justru memanfaatkan situasi untuk memperluas agresi militernya.

Baca juga: Kaleidoskop 2025, Cerita-Peristiwa Besar Rusia: Operasi Jaring Laba-laba Hingga Perdamaian Sisyphus

Isi Rencana 20 Poin Rusia–Ukraina

Lebih lanjut, selain mengungkap usulan pembentukan zona demiliterisasi, rencana 20 poin mengusulkan jaminan keamanan internasional dari Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Eropa.

Jaminan ini mencakup respons militer terkoordinasi jika Rusia kembali menyerang Ukraina, dengan mekanisme yang disebut mencerminkan semangat Pasal Lima NATO.

Ukraina juga akan diizinkan mempertahankan kekuatan militer hingga 800.000 personel pada masa damai, menandai penolakan terhadap tuntutan pembatasan militer yang sebelumnya diajukan Rusia.

Tidak terdapat klausul yang melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO, berbeda dengan rancangan awal yang lebih condong pada tuntutan Moskow.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah konflik serupa di masa depan dan memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan.

Dalam isu energi, rencana ini mengusulkan pembentukan zona ekonomi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia.

Ukraina menuntut penarikan pasukan Rusia dari area tersebut dan menolak usulan pengelolaan bersama antara Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat.

Di tingkat domestik, Zelensky menegaskan bahwa referendum nasional diperlukan untuk menyetujui keseluruhan rencana perdamaian, termasuk pengaturan zona ekonomi di Donbas.

Selain itu, Ukraina diharapkan menggelar pemilihan umum sesegera mungkin setelah kesepakatan ditandatangani, meskipun negara itu saat ini masih berada di bawah status darurat militer.

Lebih lanjut, akan dibentuk dana investasi sekitar 200 miliar dolar AS yang melibatkan Amerika Serikat dan Eropa untuk mendukung rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Ukraina pascaperang.

Sementara itu, pembahasan mengenai kompensasi atau imbal balik ekonomi kepada Amerika Serikat sebagai bagian dari jaminan keamanan masih berlangsung dan belum dimasukkan secara resmi ke dalam dokumen.

Secara keseluruhan, rencana 20 poin ini diposisikan sebagai kerangka kompromi diplomatik.

Ukraina membuka ruang penyesuaian militer terbatas tanpa menyerahkan kedaulatan, sementara Rusia didorong menerima penghentian perang di bawah pengawasan internasional.

Sikap Rusia Masih Keras

Namun, implementasi rencana ini masih sangat bergantung pada respons resmi Moskow dan konsistensi dukungan dari sekutu Barat.

Rusia hingga kini masih menunjukkan sikap keras dalam perundingan perdamaian dengan Ukraina.

Moskow bersikeras agar Kyiv menarik pasukannya dari hampir seperempat wilayah Donetsk yang masih dikuasai Ukraina sebagai syarat utama tercapainya kesepakatan damai.

Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mempertegas posisinya dengan menyatakan bahwa Rusia siap mengambil alih seluruh wilayah timur Ukraina secara paksa apabila Ukraina menolak mundur.

Pernyataan tersebut disampaikan Putin bulan ini di tengah meningkatnya tekanan internasional untuk menghentikan perang yang telah berlangsung hampir empat tahun.

(Tribunnews.com / Namira)