Thailand Tuding Kamboja Langgar Gencatan Senjata, 250 Drone Terobos Wilayah Perbatasan

China menekankan bahwa setiap pelanggaran atau tindakan provokatif dapat mengancam perdamaian rapuh yang baru dibangun.

Oleh karena itu, Bangkok dan Phnom Penh diminta untuk segera menyelesaikan insiden drone, memperkuat koordinasi militer, dan menahan diri dari segala bentuk provokasi.

Langkah ini dianggap sebagai upaya strategis untuk mempertahankan momentum diplomatik dan mencegah kembalinya pertikaian yang dapat menimbulkan kerugian besar di perbatasan.

Isi Kesepakatan Gencatan Senjata

Adapun gencatan senjata yang disepakati Thailand dan Kamboja ditekan setelah pertempuran lintas perbatasan berlangsung selama hampir tiga minggu buntut sengketa perbatasan puluhan tahun.

Namun, sengketa itu berubah menjadi konflik bersenjata pada 24 Juli, ketika kedua negara saling melancarkan tembakan artileri dan serangan udara.

Hingga menewaskan sedikitnya puluhan orang, memaksa lebih dari satu juta warga sipil meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan diri.

Alasan ini yang mendorong petinggi dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara menekan Thailand dan Kamboja agar segera menghentikan segala bentuk pertempuran.

Dalam kesepakatan gencatan senjata, Thailand dan Kamboja sepakat menghentikan seluruh bentuk pertempuran.

Baca juga: Warga Thailand–Kamboja Diliputi Cemas, Pilih Bertahan di Penampungan meski Gencatan Senjata Berlaku

Serta tidak melakukan serangan terhadap warga sipil, infrastruktur sipil, maupun fasilitas militer masing-masing negara. Dengan demikian, konflik yang kembali pecah sejak 7 Desember 2025 dinyatakan mereda.

Selain menghentikan tembak-menembak, perjanjian gencatan senjata tersebut juga mewajibkan Thailand dan Kamboja mematuhi konvensi internasional terkait pelarangan ranjau darat.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Thailand telah setuju mengembalikan 18 tentara Kamboja yang ditangkap dalam bentrokan sebelumnya 72 jam setelah gencatan senjata “sepenuhnya dipertahankan”.

Perjanjian terbaru tersebut juga menegaskan kembali komitmen gencatan senjata yang dicapai pada Juli lalu, beserta 16 langkah de-eskalasi yang telah disepakati. 

Upaya sebelumnya sempat dimediasi Malaysia dan diperkuat oleh tekanan internasional, termasuk ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meninjau ulang fasilitas perdagangan jika konflik tidak dihentikan.

(Tribunnews.com/Namira)