UEA Tarik Mundur Pasukan dari Yaman, Koalisi Arab di Ambang Krisis

Dengan mengakhiri keterlibatan militernya, UEA berupaya mengirimkan pesan diplomatik bahwa kepentingan stabilitas jangka panjang lebih diutamakan dibandingkan keterlibatan militer yang berisiko memperluas krisis.

Dampak Mundurnya Pasukan UEA

Kendati demikian, meski UEA menyatakan mengakhiri operasi militernya, dinamika konflik di Yaman justru memasuki fase baru yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian politik dan keamanan di wilayah selatan.

Eskalasi tetap mungkin terjadi seiring berlanjutnya bentrokan antara Dewan Transisi Selatan dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi.

Mundurnya pasukan UEA dikhawatirkan menciptakan kekosongan kekuasaan di sejumlah wilayah strategis, yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata lokal untuk memperluas pengaruh.

Kondisi ini berisiko memicu konflik horizontal yang lebih luas, terpisah dari perang utama melawan pemberontak Houthi di utara Yaman.

Di tingkat regional, situasi ini menempatkan Koalisi Arab di ambang krisis. Hubungan antara Arab Saudi dan UEA, yang selama ini menjadi tulang punggung koalisi, mengalami tekanan serius akibat perbedaan kepentingan dan tudingan saling mendukung pihak yang berseberangan di Yaman.

Ketegangan tersebut memunculkan pertanyaan tentang soliditas koalisi dan kemampuan Riyadh mempertahankan kepemimpinan militernya tanpa dukungan penuh Abu Dhabi.

Tanpa keselarasan politik dan militer di antara negara-negara anggota, upaya menstabilkan Yaman diperkirakan akan semakin sulit, sementara risiko eskalasi konflik tetap membayangi kawasan tersebut.

Yaman Tetapkan Status Darurat

Lebih lanjut di tengah konflik yang memanas,  Pemerintah Yaman secara resmi mendeklarasikan keadaan darurat nasional.

Langkah drastis ini diumumkan langsung oleh Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman, Rashad al-Alimi, pada Selasa (30/12/2025)

Dalam pengumumannya, Alimi menetapkan keadaan darurat selama 90 hari. Di dekrit yang sama, pemerintah Yaman juga memberlakukan penutupan sementara jalur udara, laut, dan darat selama 72 jam.

Pemerintah Yaman berharap, penetapan status darurat dapat memperketat pengawasan keamanan serta mencegah masuknya dukungan logistik dan persenjataan ke wilayah yang dikuasai kelompok separatis yang dinilai mengancam stabilitas negara dan keutuhan pemerintahan.

Sehingga upaya ini dapat mengembalikan kendali negara atas wilayah-wilayah yang rawan konflik dan menegaskan otoritas pemerintahan yang sah.

Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi sinyal politik kepada aktor domestik maupun regional bahwa pemerintah Yaman berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan tidak mentoleransi upaya pemaksaan kekuasaan melalui kekuatan bersenjata.

(Tribunnews.com / Namira)