Trump Jual Kursi Dewan Perdamaian Gaza, Dibanderol 1 Miliar Dolar AS
Trump patok kursi Dewan Perdamaian Gaza seharga 1 miliar dolar AS. Skema ini picu kontroversi karena dikhawatirkan akan didominasi negara kaya
Penulis:
Namira Yunia Lestanti
Editor:
Garudea Prabawati
Ringkasan Berita:
- Trump mengusulkan iuran 1 miliar dolar A S sebagai syarat keanggotaan jangka panjang Dewan Perdamaian Gaza.
- Sebagai imbalan, negara penyumbang besar mendapat pengaruh politik strategis, termasuk hak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan penting terkait ekonomi, keamanan, dan tata kelola Gaza.
- Kebijakan ini memicu kontroversi global, karena menggeser prinsip kesetaraan internasional dan berisiko menciptakan diplomasi berbasis kemampuan membayar.
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan skema iuran bernilai sangat besar bagi negara-negara yang ingin tetap menjadi anggota tetap dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg, yang mengutip draf piagam internal Dewan Perdamaian Gaza.
Dalam usulan tersebut, setiap negara diminta membayar hingga 1 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp16,9 triliun sebagai syarat keanggotaan jangka panjang.
Bertujuan untuk memastikan bahwa hanya negara-negara yang memiliki komitmen finansial besar yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait masa depan Gaza.
Trump menilai bahwa rekonstruksi Jalur Gaza membutuhkan dana sangat besar dan berkelanjutan, tidak hanya untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat konflik, tetapi juga untuk membiayai sistem keamanan, pemerintahan transisi, serta program stabilisasi jangka panjang.
Dengan mewajibkan kontribusi hingga 1 miliar dolar, pemerintah AS berupaya menjamin ketersediaan dana sejak awal tanpa sepenuhnya bergantung pada mekanisme bantuan internasional yang selama ini dinilai lamban dan sarat kepentingan politik.
Trump Tawarkan Imbalan Menarik
Sebagai imbalannya, negara-negara yang membayar iuran tersebut ditawari posisi strategis dalam struktur Dewan Perdamaian Gaza.
Keanggotaan jangka panjang memberi hak bagi negara tersebut untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan utama, mulai dari arah rekonstruksi ekonomi, desain tata kelola pemerintahan Gaza, hingga keputusan keamanan terkait perlucutan senjata Hamas.
Baca juga: Dewan Perdamaian Gaza Resmi Dibentuk Trump, Bakal jadi Tandingan PBB?
Dengan kata lain, kontribusi finansial besar ditukar dengan pengaruh politik yang signifikan.
Selain akses terhadap pengambilan keputusan, Trump juga menawarkan stabilitas keanggotaan.
Negara yang membayar lebih dari 1 miliar dolar tidak terikat pada batasan masa jabatan tiga tahun sebagaimana anggota biasa.
Status ini memungkinkan negara tersebut mempertahankan kursi mereka dalam jangka waktu lebih lama, bahkan secara permanen, selama memenuhi ketentuan piagam.
Hal tersebut memberikan kepastian politik dan diplomatik yang jarang diperoleh dalam forum internasional konvensional.
Dengan menetapkan harga kursi yang sangat tinggi, Trump sekaligus mengirimkan sinyal bahwa Dewan Perdamaian Gaza bukan sekadar forum simbolis, melainkan pusat kekuasaan baru dalam pengelolaan konflik dan perdamaian di Timur Tengah.
Bagi negara yang bergabung, iuran 1 miliar dolar tidak hanya dipandang sebagai kontribusi dana, tetapi sebagai tiket masuk untuk ikut menentukan arah politik, keamanan, dan ekonomi Gaza dalam jangka panjang.
Baca tanpa iklan