Seluruh proses perencanaan hingga perizinan, termasuk komunikasi dengan nelayan dan pemanfaatan ruang laut, ditangani langsung oleh pihak swasta.

“Pemerintah Jepang tidak terlibat di tahap awal. Mereka hanya menerima laporan setelah semua izin selesai. Tapi pengawasannya tetap sangat ketat,” ujarnya.

Risiko seperti gangguan kapal, bencana alam, hingga masalah pembiayaan menjadi perhatian utama. Setiap insiden wajib dilaporkan, dan kegagalan melapor dapat berujung pada pencabutan izin, terlebih jika melibatkan pihak asing.

“Struktur sistemnya sederhana, tapi berbasis kepercayaan dan tanggung jawab tinggi. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi Indonesia,” tambah Rasman.