Ringkasan Berita:

• Indonesia mempelajari sistem kabel bawah laut dan industri listrik Jepang sebagai referensi penataan ruang laut nasional. 
• Model Jepang dinilai efektif karena mengintegrasikan perencanaan, distribusi, hingga pengawasan melalui sistem berbasis kepercayaan dengan kontrol ketat. 
• Pembelajaran ini diharapkan membantu Indonesia mengelola jalur kabel, pipa, dan pelayaran secara lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Indonesia tengah mempelajari secara serius sistem kabel bawah tanah serta tata kelola industri kelistrikan Jepang sebagai referensi dalam penataan infrastruktur laut nasional.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi pengelolaan ruang laut, khususnya dalam pengaturan pipa dan kabel bawah laut yang semakin kompleks.

Asisten Deputi Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Muh. Rasman Manafi, menyebut sistem Jepang sebagai salah satu contoh terbaik yang dapat diadaptasi Indonesia.

“Kabel bawah tanah dan industri listrik Jepang sangat baik dan bisa menjadi referensi penting bagi pengembangan sistem serupa di Indonesia ke depan,” ujar Rasman kepada Tribunnews.com, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, Indonesia saat ini tengah mendorong integrasi proses bisnis dari hulu hingga hilir, mulai dari perencanaan, manufaktur, pemasangan, hingga pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut.

Baca juga: Menolong Wanita Lansia, 5 Pemagang Pertanian WNI Dapat Penghargaan Polisi Kumamoto Minami Jepang

Meski secara teknis berbeda, seluruh infrastruktur tersebut berada dalam satu ruang laut yang sama sehingga perlu ditata secara terpadu.

“Dalam konteks tata ruang laut, kabel dan pipa diperlakukan sebagai alur, sama seperti alur pelayaran atau jalur migrasi biota laut. Inilah yang membuat penataannya menjadi sangat kompleks,” jelas Rasman.

Ia menambahkan, kompleksitas ruang laut Indonesia menuntut perencanaan yang matang agar tidak terjadi tumpang tindih antara jalur pelayaran, kawasan konservasi, aktivitas logistik, serta jaringan energi dan telekomunikasi.

Sistem Kelistrikan Jepang Jadi Rujukan

Industri kelistrikan Jepang sendiri terbagi dalam tiga sektor utama, yakni pembangkitan, transmisi dan distribusi, serta ritel. Khusus sektor transmisi, pengelolaannya dilakukan oleh 10 perusahaan publik dengan wilayah kerja masing-masing.

Koordinasi nasional berada di bawah Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators (OCCTO), sebuah lembaga independen yang beranggotakan perusahaan listrik besar seperti TEPCO dan Kansai Electric Power.

“Setiap rencana proyek, baik dari pemerintah maupun swasta, wajib diajukan ke OCCTO untuk dikaji. Setelah disetujui, OCCTO hanya melaporkan ke Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), tanpa perizinan tambahan yang berbelit,” jelas Rasman.

Model ini dinilai menarik karena mengedepankan kepercayaan (trust-based regulation) dengan pengawasan ketat, namun tetap efisien secara birokrasi.

Baca juga: Gubernur Bank Sentral Jepang Digaji Rp3,8 Miliar per Tahun, Naik 4,8 Persen

Pengelolaan Efisien, Pengawasan Ketat

Beberapa proyek besar yang menjadi bahan studi antara lain kabel listrik bawah laut Hokkaido–Honshu berkapasitas 900 MW dan Shikoku–Kansai sebesar 1,4 GW.

Seluruh proses perencanaan hingga perizinan, termasuk komunikasi dengan nelayan dan pemanfaatan ruang laut, ditangani langsung oleh pihak swasta.

“Pemerintah Jepang tidak terlibat di tahap awal. Mereka hanya menerima laporan setelah semua izin selesai. Tapi pengawasannya tetap sangat ketat,” ujarnya.

Risiko seperti gangguan kapal, bencana alam, hingga masalah pembiayaan menjadi perhatian utama. Setiap insiden wajib dilaporkan, dan kegagalan melapor dapat berujung pada pencabutan izin, terlebih jika melibatkan pihak asing.

“Struktur sistemnya sederhana, tapi berbasis kepercayaan dan tanggung jawab tinggi. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi Indonesia,” tambah Rasman.