Ringkasan Berita:

• Pakistan dinilai bukan kekurangan kapasitas, tetapi lemah dalam konsistensi kebijakan akibat hubungan sipil-militer, serta koordinasi yang terfragmentasi antara pemerintah federal dan provinsi.
• Pengamat menilai pendekatan keamanan semata tidak cukup; Pakistan perlu hubungan sipil-militer yang transparan, kebijakan inklusif berbasis daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejak berdiri sebagai negara merdeka, Pakistan terus berjuang mewujudkan kebijakan nasional yang berkelanjutan, walau hingga kini masih menghadapi beragam tantangan.

Dikutip dari The Citizen, Senin (9/2/2026), sejumlah pengamat menilai berbagai persoalan tersebut berakar dari lemahnya tata kelola pemerintahan, hubungan sipil-militer yang tegang, serta koordinasi yang terfragmentasi antara pemerintah federal dan provinsi.

“Pakistan bukan kekurangan kapasitas atau potensi, tetapi kekurangan konsistensi kebijakan akibat relasi sipil-militer yang tidak pernah benar-benar terlembagakan secara sehat,” ucap pengamat hubungan internasional dari International Islamic University Islamabad, Sheraz Wahid.

Sebagai negara federal yang terdiri atas lima unit federasi, Pakistan membagi kewenangan penting, termasuk keamanan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan publik, antara pemerintah pusat dan provinsi.

 Namun, friksi kelembagaan antara pemerintah sipil, otoritas provinsi, dan militer kerap melemahkan koherensi kebijakan nasional.

Dampaknya terlihat pada isu-isu seperti terorisme lintas batas, inflasi tinggi, serta volatilitas politik yang berkepanjangan.

Dilema tersebut kembali mencuat dalam perkembangan terbaru di Lembah Tirah, ketika pemerintah federal memutuskan melanjutkan operasi anti-terorisme.

Keputusan itu memicu ketegangan dengan pemerintah Khyber Pakhtunkhwa (KP), yang menyuarakan kekhawatiran atas dampak kemanusiaan, khususnya potensi pengungsian warga sipil.

“Setiap operasi keamanan di KP selalu membawa konsekuensi kemanusiaan yang nyata. Masalahnya bukan semata apakah operasi itu perlu, tetapi bagaimana keputusan diambil dan siapa yang menanggung bebannya,” ujar Wahid.

Ia menilai Khyber Pakhtunkhwa selama puluhan tahun menanggung beban keamanan. 

Wilayah ini mengalami pemberontakan, serta operasi militer berulang. 

Kondisi tersebut ditambah dengan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan cuaca ekstrem yang semakin memperlemah ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Sementara itu, wilayah strategis Pakistan seperti Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa dinilai masih belum aman meskipun intervensi militer dilakukan berulang kali.

Menurut Wahid, kondisi ini menunjukkan adanya masalah struktural.