Anggota DPR Thomas Massie dan Ro Khanna, yang merupakan penulis bersama undang-undang yang menghasilkan rilis dokumen dalam jumlah besar oleh Departemen Kehakiman, menulis surat kepada Blanche untuk meminta akses ke berkas-berkas yang belum disensor.

Anggota Partai Demokrat di Komite Kehakiman juga mengirim surat kepada Blanche pekan lalu untuk meminta kesempatan meninjau materi tersebut sesegera mungkin.

Pimpinan serta anggota Komite Kehakiman DPR dan Senat akan diprioritaskan dalam peninjauan, tetapi seluruh anggota Kongres akan memperoleh akses secara bergantian.

Sensor dalam Epstein Files

Jeffrey Epstein, seorang terpidana kejahatan seksual yang memiliki koneksi politik, didakwa pada 2019 di pengadilan federal Manhattan atas perdagangan anak di bawah umur.

Ia meninggal di dalam sel penjara saat menunggu persidangan, dan kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri.

Kongres AS kemudian mengesahkan Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein pada November 2025, menyusul reaksi keras terhadap memo FBI dan Departemen Kehakiman pada Juli yang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan tinjauan menyeluruh terhadap kasus tersebut, bahwa tidak ada orang lain yang akan didakwa, serta tidak akan merilis informasi tambahan.

Presiden AS Donald Trump menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang pada 19 November, memberikan Jaksa Agung waktu 30 hari untuk menyediakan secara publik, dalam format yang dapat dicari dan diunduh, semua catatan, dokumen, komunikasi, dan materi investigasi yang tidak diklasifikasikan yang melibatkan Epstein, termasuk seluruh investigasi, penuntutan, atau masalah penahanan.

Kementerian Kehakiman menghadapi kritik dari para korban dan anggota parlemen atas banyaknya informasi yang disensor dalam berkas-berkas tersebut, serta beberapa kasus di mana informasi tentang korban tidak disensor secara memadai.

Menurut Kementerian Kehakiman, jumlah korban lebih dari 1.000 orang.

“Kami telah melihat pendekatan penyensoran menyeluruh di beberapa area, sementara dalam kasus lain, nama-nama korban sama sekali tidak disensor,” tulis Khanna dan Massie dalam surat bersama kepada Kementerian Kehakiman.

Blanche mengatakan pekan lalu bahwa departemennya masih menahan atau menyensor berkas-berkas yang dilindungi oleh berbagai hak istimewa.

Secara total, sekitar 200.000 halaman telah disensor atau ditahan berdasarkan berbagai hak istimewa tersebut.

Khanna dan Massie menilai hal tersebut melanggar undang-undang yang disahkan pada November, yang mewajibkan pengungkapan komunikasi internal Departemen Kehakiman, termasuk email, memo, dan catatan rapat, mengenai keputusan untuk menuntut, tidak menuntut, menyelidiki, atau menolak menyelidiki Epstein atau rekan-rekannya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)