Ringkasan Berita:

• KTT D-8 di Jakarta April 2026 akan mengagendakan sesi khusus mengenai Palestina sebagai bentuk solidaritas negara anggota.
• Isu Palestina bukan hal baru dalam forum D-8; sebelumnya pada KTT D-8 Kairo 2024 juga dibahas bersama isu Lebanon, menegaskan komitmen D-8 terhadap dukungan bagi Palestina.
• Fokus utama D-8 tetap pada kerja sama ekonomi dan pembangunan, sehingga agenda politik seperti Dewan Perdamaian bentukan AS tidak akan dibahas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri RI memastikan bahwa isu Palestina akan mendapat porsi khusus dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8) yang akan digelar di Jakarta pada April 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, menjelaskan bahwa agenda tersebut disiapkan sebagai komitmen nyata negara-negara anggota dalam menyuarakan kemanusiaan.

Dalam diskusi di Antara Heritage Center, Jakarta (14/2), Tri memaparkan bahwa sesi khusus Palestina dijadwalkan menjadi penutup rangkaian KTT. 

Sementara itu, dua sesi awal akan tetap berfokus pada pilar utama D-8, yakni penguatan sektor ekonomi dan bisnis.

"Sesi khusus ini digelar sebagai bentuk solidaritas dari seluruh negara anggota D-8 bagi saudara-saudara kita di Palestina," ujar Tri.

Langkah ini bukanlah hal baru. 

Sebelumnya, pada KTT D-8 di Kairo tahun 2024, para anggota juga telah memberikan atensi serupa terhadap krisis di Palestina dan Lebanon. 

Tri menegaskan bahwa isu Palestina akan selalu menjadi perhatian serius bagi organisasi ini.

Murni Kerja Sama Ekonomi

Menanggapi isu yang beredar, Tri menegaskan bahwa KTT D-8 tidak akan membahas agenda Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat (AS). 

Ia menekankan bahwa D-8 adalah forum yang berorientasi pada pembangunan dan kerja sama ekonomi.

"Bahasan kebijakan politik seperti Dewan Perdamaian tersebut tidak akan menjadi topik formal. Fokus kami tetap pada aspek ekonomi dan kesejahteraan," katanya.

Baca juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah KTT D-8, Kemlu: Reformasi Organisasi Jadi Prioritas

Sekilas Tentang D-8 dan Keketuaan Indonesia

D-8 didirikan pada tahun 1997 sebagai aliansi kerja sama ekonomi antara delapan negara berkembang: Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. 

Pada tahun 2025, Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota kesembilan.

Untuk periode 2026–2027, Indonesia memegang tongkat keketuaan dengan tema:

"Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama."

Melalui tema ini, Indonesia berkomitmen mendorong negara-negara anggota untuk lebih adaptif, inklusif, dan tangguh di tengah dinamika ekonomi global yang kian menantang.

Indonesia juga mengusung lima prioritas utama dalam masa keketuaannya: 

1. Integrasi ekonomi dan perdagangan.
2. Pengembangan ekonomi halal.
3. Ekonomi biru dan transisi hijau.
4. Konektivitas dan kerja sama digital.
5. Penguatan kelembagaan.

Dalam aspek perdagangan, D-8 telah memiliki Preferential Trade Agreement (PTA) yang telah diratifikasi tujuh negara anggota. 

Indonesia tercatat sebagai negara yang paling aktif memanfaatkan fasilitas perdagangan tersebut.  

“Ini manfaat nyata bagi Indonesia. Artinya, skema ini bukan sekadar dokumen, tetapi benar-benar dimanfaatkan pelaku usaha kita,” ujar Tri.